.jpg )
 |
| KOLASE MP. Abdul Hadi dan Made Slamet. (Kolase/MP) |
MATARAM - Hoax, berita bohong yang menyudutkan pihak tertentu makin banyak beredar, terutama menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Masyarakat diimbau tidak mudah terpancing, dan selalu waspada menghadapi hoax.
"Masyarakat terutama di NTB jangan gampang terpancing dan selalu waspada dengan hoax," kata Wakil Ketua DPD PDIP NTB, Made Slamet.
Menurutnya, menjelang Pilpres 2019 ini makin banyak hoax yang bertebaran di dunia medsos yang bertujuan mendiskreditkan kelompok tertentu, dan memecah belah.
"Jaga persatuan, jangan sampai gampang memercayai berita-berita yang tak jelas, apalagi yang bersifat memfitnah," tukas Made Slamet.
Made yang juga selaku Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin NTB, itu enggan berspekulasi, menyebut kelompok mana yang telah berperan menyebarkan hoax.
Made berharap, hoax itu bukan dari pasangan calon yang sedang berkontestasi dalam Pilpres.
Ia menganggap, dari pada berkampanye melalui hoax, lebih baik mengajukan visi misi dan program kerja para pasangan calon.
"Yang penting bukan dari mana asalnya. Tapi masyarakat harus waspada, jaga persatuan, jangan mau diadu domba," tegas Made Slamet.
Sementara itu, Ketua DPW PKS NTB H. Abdul Hadi menilai, penyebaran hoax untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres tertentu dirasa tidak tepat.
Pihaknya siap mendukung instruksi dan arahan DPP PKS yang menghendaki perhelatan Pilpres kali ini berlangsung dengan riang gembira, nyaman dan tanpa kegaduhan di NTB.
Oleh karena itu, kader PKS di wilayah NTB dilarang menyebarkan hoax untuk memenangkan pasangan capres yang diputuskan oleh DPP yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno.
"Kami kecam jika ajang Pilpres ternoda akan masih adanya penyebaran hoaks, karena agama melarang tindakan itu. Lebih baik, mari kita jujur, menebar fakta dan apa danya terkait rekam jejak capres dan cawapres yang kita usung," ujar Hadi.
Ia mengimbau masyarakat agar rasional, dan memilih pemimpin sesuai kebutuhan dan yang mampu membawa perubahan pada perbaikan kesejahteraan rakyat ke depannya. MP05/Rul
