.jpg )
 |
| SESUAI TUPOKSI. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, Irnadi Kusuma.(MP/Istimewa) |
MATARAM - Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, Irnadi Kusuma menekankan tidak ada istilah "Matahari Kembar" di wilayah kerja Biro Humas dan Protokol.
Kinerja kehumasan di jajarannya berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Hal ini berlaku secara institusi kehumasan maupun pada staf di masing-masing posisi.
"Jadi tidak ada (istilah) Matahari Kembar di Humas," kata Irnadi, Selasa (4/12) di Mataram.
Irnadi menyampaikan hal tersebut menanggapi isu yang berkembang terkait kinerja kehumasan di Pemprov NTB yang didera masalah internal.
"Saya klarifikasi. Tidak ada matahari kembar di Biro Humas. Kalau ada satu atau dua orang yang melebihi porsi Tupoksinya, itu pribadi mereka, karakter mereka," tegas Irnadi.
Ia mengatakan, selama ini distribusi tugas juga sudah dilakukan merata sesuai tupoksi masing-masing staf.
"Seluruh jajaran, mulai dari Kepala bagian (Kabag), Kasubag hingga staf biasa, telah jelas diberikan tugas, peran dan fungsinya," kata dia.
Ia menekankan, sejauh ini semua tugas Biro Humas masih berjalan dengan baik-baik saja.
Setiap jajarannya memiliki porsi masing-masing.
"Saya tegaskan, kalau ada porsi lebih yang dilakukan, itu di luar kontrol saya," tukasnya.
 |
| KISRUH BIROKRASI. Potongan berita di harian Radar Lombok yang menyoroti dugaan kekacauan birokrasi di Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB. (MP/Istimewa) |
Seperti dilansir dari harian Radar Lombok, sebuah koran terbesar di NTB, ada dugaan tatanan birokrasi di Pemprov NTB mulai rusak, khususnya di jajaran Biro Humas dan Protokol.
Najamudin Amy yang merupakan staf biasa di Biro Humas, hanya karena dekat dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, seolah-olah memiliki kuasa.
Ia bisa memberi perintah pada Kabag maupun Kasubag dan mengatur ruangan di Biro Humas semaunya.
Radar Lombok menuliskan, Najamudin adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Jabatan terakhirnya sebagai Kepala bagian (Kabag) Humas Pemda KSB. Sesuai aturan, Najamudin harus menjadi staf biasa ketika beralih ke Provinsi.
Rusaknya tatanan birokrasi tersebut, bukan hanya memicu respon di internal Pemprov NTB. Namun juga menyedot perhatian kalangan masyarakat. MP04
