.jpg )
 |
| H Syamsu Rijal SH. |
MATARAM - Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Syamsu Rijal SH menegaskan, proses pembangunan hunian tetap bagi parakorban gempa bumi di NTB harus bisa berjalan cepat.
Apalagi, dari sisi dukungan anggaran dan kebijakan, Pemerintah Pusat sudah sangat maksimal memperhatikan penanganan pasca bencana gempa bumi di NTB ini.
"Perhatian Pempus saya rasa sudah sangat maksimal, jadi tidak ada alasan kita di daerah justru lamban menangani masalah huntap ini," kata Syamsu Rijal, Rabu (16/1), di Mataram.
Percepatan ditekankan Syamsu Rijal, lantaran jumlah dana yang masuk untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di NTB saat ini sudah mencapai Rp3,5 Triliun lebih.
Sementara fakta di lapangan, hingga saat ini baru sekitar 240 unit rumah hunian tetap (Huntap) yang sudah terbangun, dari total lebih dari 216 ribu rumah rusak akibat gempa bumi NTB.
"Ini kan jadi ironis. Pusat sudah maksimal mendukung dengan anggaran, sementara kita di daerah terkesan lamban merealisasikan huntap. Padahal ini hak masyarakat (korban gempa), kasihan masyarakat apalagi saat ini sudah mulai musim hujan," tukasnya.
Ia mengatakan, masyarakat NTB harus tahu bahwa pemerintahan Jokowi -JK saat ini sangat serius menangani bencana gempa bumi NTB, Juli-Agustus lalu.
Keseriusan sudah dilakukan sejak masa tanggap darurat hingga penanganan pasca bencana ini.
Selain dari segi kebijakan Perpres Nomor 5 Tahun 2018 sudah sangat membantu koordinasi lintas sektoral, dukungan anggaran juga sudah terealisasi.
"Selama ini kan banyak pihak menyalahkan pusat yang seolah-olah lambat dan setengah hati menangani gempa NTB. Tapi sekarang faktanya pempus sangat serius, dan kesan lambat justru terjadi di daerah kita," katanya.
Syamsu Rijal mengapresiasi pihak TNI dalam hal ini Kodam IX/Udayana melalui Korem 162 Wirabhakti yang telah memulai operasi teritorial (Opster) untuk membantu percepatan pembangunan Huntap bagi korban gempa bumi di NTB.
Hal ini menurutnya sangat strategis dalam tataran teknis di lapangan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di NTB.
Selain itu keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Jenderal TNI aktif sebagai Kepala BNPB juga dinilai sangat strategis.
"Keputusan pak Jokowi sangat tepat. Karena dengan dipimpin Jenderal aktif, secara teknis di lapangan juga akan lebih mudah dan cepat," katanya.
Ia mengajak semua pihak untuk membantu proses percepatan rehabilitasi dan rehabilitas pasca gempa NTB ini.
Sebab, dampak bencana hingga saat ini masih dirasakan masyarakat terutama korban gempa yang rumahnya rusak.
"Dari data resmi kan ada 216 ribu rumah yang rusak, dan 75 ribu rusak berat. Kalau satu rumah dihuni 4 orang saja, maka sudah bisa dibayangkan masih ada lebih dari 800 ribu jiwa masyarakat kita yang masih sangat butuh bantuan," kata tegas Syamsu Rijal. MP02
