.jpg )
 |
| Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah memimpin rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana. (Foto: Humas Pemprov NTB) |
MATARAM - Pemprov NTB akan menambah sekitar 751 orang tenaga fasilitator untu percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat korban gempa bumi.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat memimpin rapat bersama sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, Jumat (11/1) di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB.
Rapat membahas percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi NTB. Pembahasan memfokuskan pada penambahan fasilitator untuk memacu percepatan pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa.
Berdasarkan data, saat ini jumlah tenaga fasilitator yang ada baru sekitar 350 orang.
Jumlah tersebut masih sangat kurang untuk membantu masyarakat membangun rumah rusak berat yang jumlahnya mencapai 44.000 unit.
"Pemprov akan menambah sekitar 751 orang lagi untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu," kata Wagub Rohmi.
Rapat dihadiri Plt Kepala Biro Humas dan Protokol, Najamuddin Amy, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Perkim, Kepala BPKP, Kepala Dinas Kominfotik, Kadin dan jajaran Bank BRI.
Wagub Rohmi menyampaikan, sesuai hasil rapat Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari lalu, agar segera melakukan seleksi fasilitator dengan kriteria yang ketat.
Sehingga, fasilitator yang diberikan tugas itu memiliki kemampuan mumpuni untuk membantu masyarakat membangun rumah hunian tetap (Huntap).
"Pastikan fasilitator itu memiliki check list yang ketat," tukasnya.
Selain itu, Wagub menegaskan, agar pencairan dana bantuan ke masyarakat tidak dilakukan dua tahap atau 50 persen-50 persen.
Sebab, di samping membutuhkan waktu yang lama, juga menyulitkan masyarakat untuk mengurus administrasi yang banyak dan ribet.
Namun Wagub menekankan, semua aturan yang berkaitan dengan keuangan harus tetap menjadi prioritas.
"Karena uang yang dialokasikan itu harus dipertanggungjawabkan," katanya.
Wagub berharap, tidak ada lagi sumbatan-sumbatan atau masalah yang terjadi di masyarakat, terutama masalah pembangunan huntap.
Sementara itu, Kepala BPBD NTB, H Muhammad Rum menjelaskan, sudah ada kebijakan baru, hasil pertemuan dengan Wapres.
Di antaranya, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Provinsi.
Namun, desain rumah tahan gempa itu tetap dikonsultasikan dengan pusat melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman.
Menurutnya, hingga saat ini dana sebesar Rp3,5 triliun dari pemerintah pusat sudah ditransfer ke masyarakat korban gempa yang rumahnya rusak.
"Ini tentunya tidak bisa dilihat uangnya. Uangnya memang ada di bank semuanya, tidak dalam bentuk tunai. Nanti tunainya akan diberikan kepada masyarakat jika masyarakat dapat bersama-sama untuk membangun. Sehingga ada upah Kerja dari uang itu," katanya.
Rum mengatakan, masyarakat dipersilahkan membangun rumah, tentunya bekerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan atau menyuplai bahan dan material pembangunan rumah itu.
Masyarakat juga bisa membangun secara swadaya rumahnya. Hanya saja, terlebih dahulu melaporkan kepada pemerintah daerah setempat.
Selain itu, ia menambahkan, untuk penambahan fasilitator, pihaknya telah mempersiapkan 1.000 fasilitator untuk masyarakat yang rumahnya rusak sedang dan ringan, ditambah 500 anggota TNI. MP02
