.jpg )
 |
| RAKOR PERCEPATAN. Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani bersama Direktur Penanganan Pengungsi BNPB Tavip Joko P, saat memberikan keterangan pers usai rakor percepatan rehab rekons. (Foto:Penrem 162/WB) |
MATARAM - Direktur Penanganan Pengungsi Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) Tavip Joko P mengatakan, BNPB bersama TNI-Polri akan mulai melakukan sistem pelaporan satu pintu di Posko BNPB.
"Dalam rapat koordinasi ini, kita sudah ada kesepakatan bersama untuk membuat laporan satu pintu di Posko BNPB bersama dengan TNI Polri dan Release data akan dikeluarkan setiap pukul 21.00 Wita," kata Tavip Joko, usai Rapat koordinasi sinergitas pelaporan rehabilitasi dan rekonstruksi gempa NTB, Jumat (8/2), di Hotel Lombok Raya.
Rapat dihadiri Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Deputi bidang penanganan darurat BNPB RI, Kalak BPBD NTB, HM Rum, perwakilan BPKP, perwakilan Kementerian PUPR RI, Dinas Perkim dan para Pelaksana di Kabupaten Kota yang terdampak, dan perwakilan Bank BRI.
Tavip Joko menjelaskan, perlu ada pengendalian dalam proses rehab rekons agar pekerjaan bisa berjalan lebih cepat.
Selain itu perlu ada jaminan bagi pengusaha atau aplikator untuk penerimaan dana setelah uang berada pada Pokmas, khususnya untuk rumah yang rusak berat.
"Pada saat pencairan dana agar dikendalikan dan diketahui fasilitator dan PPK. Bagi aplikator atau pengusaha yang sudah melakukan perjanjian agar membuat rekening di Bank BRI sesuai wilayah atau lokasi penanganan rehab rekon sehingga bisa dikontrol penggunaan dana sesuai dengan rencana kebutuhan," katanya.
Sementara itu, Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, jajaran tim terpadu percepatan rehab rekon NTB melaksanakan rapat koordinasi tentang sinergitas perbaikan rumah yang rusak ringan, sedang dan rusak berat serta masalah pelaporannya.
Rapat juga membahas kendala-kendala yang masih menjadi penghambat dalam proses percepatan rehab rekons.
"Saat ini sedang kita laksanakan pencairan bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan rumah rusak sedang," kata Danrem Rizal.
Menurutnya, untuk rumah rusak berat dananya cukup besar sebanyak Rp50 juta, dan sudah ditransfer sebanyak 50 persen ke rekening masyarakat.
"Akan ada perkembangan lagi sekitar 30 persen dan terakhir sebanyak 20 persen," jelas Danrem.
Ia menjelaskan, sisa pencairan dana untuk rumah rusak berat akan diadakan penyempurnaan, mengingat aplikator atau para pengusaha tidak ada yang berani investasi untuk membantu masyarakat dalam proses rehab rekon.
"Sehingga kami berkeinginan setelah 50 persen pertama, sisanya langsung 50 persen dengan harapan material datang di lokasi pembangunan langsung cash and carry dibayar 100 persen," katanya.
Selain itu, tambah Danrem Rizal, apabila sudah ada kesepatan dengan penandatanganan perjanjian SPK maka aplikator bisa langsung bekerja.
"Kalau material tidak datang selama dua hari (sejak SPK ditandatangani) maka aplikator akan didatangi oleh Kapolsek bersama Danramil atau dari Fasilitator TNI Polri," katanya.
Dijelaskan, setelah barang tiba di lokasi pembangunan, ada tim ceker dari PUPR, TNI Polri untuk mengecek material yang sudah ada, apabila material tidak sesuai dengan perjanjian maka akan dikembalikan.
Orang nomor satu di jajaran Korem tersebut juga mengatakan akan ada penambahan personel TNI Polri untuk membantu rehab rekon.
"Alhamdullilah hari ini 500 orang anggota Babinsa dan 500 Babinkamtibmas selesai melaksanakan Diklat, jadi ada penambahan 1000 orang Fasilitator sehingga total keseluruhan 3.600 orang," katanya.
Ia mengatakan, ke depan juga akan ada penambahan personel dari Pasukan Zeni Kostrad yang akan datang pada Minggu ketiga bulan Februari ini.
