.jpg )
 |
| Kepala Dinas Kominfotik NTB, Tri Budi Prayitno. (Foto:Dok.Istimewa) |
MATARAM - Pembangunan hunian tetap (Huntap) berstandar rumah tahan gempa (RTG) terus bertambah dalam proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan dampak bencana (PDB) gempa bumi NTB.
Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Tri Budi Prayitno mengatakan, hingga Rabu (13/2) tercatat setidaknya 7.200 unit RTG mulai dibangun untuk masyarakat rumah rusak berat (RB) di sejumlah wilayah terdampak bencana.
"Ada penambahan 352 unit, sehingga tercatat 7.200 unit RTG yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dari jumlah ini setidaknya sudah ada 440 unit yang sudah selesai dibangun," kata Tri Budi Prayitno, Kamis (14/2) di Mataram.
Ia memaparkan, dari data yang disajikan Diskominfotik NTB, sebanyak 7.200 RTG itu terdiri dari RISHA sejumlah 2.648 unit (selesai 184 unit), RIKA sejumlah 1.783 unit (selesai 112 unit), RIKO sejumlah 2.310 unit (selesai 144 unit), RCI sejumlah 40 unit, dan RISBA sejumlah 419 unit.
Tri Budi mengatakan, proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan.
Untuk rumah rusak berat (RB), hingga Rabu (13/2) juga sudah tercatat sebanyak 23.743 kepala keluarga (KK) yang sudah menentukan model RTG yang akan dibangun.
BACA JUGA : Pangdam Udayana Minta Masyarakat Ikut Kawal Rehab Proses Rekons, Termasuk Media Mass
Terdiri dari RISHA sejumlah 4.230 unit (17,82%), RIKA sejumlah 8.535 unit (35,95%), RIKO sejumlah 10.338 unit (43,54%), RCI sejumlah 61 unit (0,26%), RISBA sejumlah 579 unit (2,43%).
"Ada penambahan juga sebanyak 36 KK yang sudah memilih model RTG. Jadi lebih dari 23 ribu huntap kita harapkan bisa segera dimulai pembangunannya," katanya.
Menurut Tri Budi, yang dipublish Diskominfotik NTB merupakan data kompilasi dari pihak terkait seperti BPBD NTB, Dinas Sosial NTB, dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB.
Dari data tersebut, terpapar hingga 13 Februari setidaknya sudah terbentuk 4.177 kelompok masyarakat (Pokmas) terdiri dari Pokmas RB sejumlah 2.129 (bertambah 31 yaitu di KLU), Pokmas rumah (RS) sejumlah 638 (bertambah 40 yaitu 3 di Mataram dan 37 di Lombok Barat), Pokmas rumah rusak ringan (RR) sejumlah 1.410 (bertambah 101 yaitu 12 di Mataram dan 89 di Lombok Barat).
Dari 4.177 Pokmnas tersebut, yang sudah ter-SK sejumlah 4.107 (bertambah 172), terdiri dari Pokmas RB sejumlah 2.059 (bertambah 31 yaitu di KLU), Pokmas RS sejumlah 638 (bertambah 40 yaitu 3 di Mataram dan 37 di Lombok Barat), Pokmas RR sejumlah 1.410 (bertambah 101 yaitu 12 di Mataram dan 89 di Lombok Barat).
BACA JUGA : Pembangunan 23 Ribu Huntap Segera Menyusul
Data yang sama menyebutkan, rekening Pokmas yang sudah terbentuk sejumlah 3.852 (bertambah 173) terdiri dari rekening Pokmas RB sejumlah 1.804 (bertambah 32 yaitu 31 di KLU dan 1 di Lombok Barat), rekening Pokmas RS sejumlah 638 (bertambah 40 yaitu 3 di Mataram dan 37 di Lombok Barat), rekening Pokmas RR sejumlah 1.410 (bertambah 101 yaitu 12 di Mataram dan 89 di Lombok Barat).
Sementara untuk data rekening masyarakat yang sudah terisi sejumlah 160.944 atau sebesar 75,71 % dari total rumah rusak yang sudah ber-SK.
Dipaparkan, rekening masyarakat rumah RB yang sudah terisi sejumlah 51.119 atau sebesar 68,99% dari total rumah RB yang ter-SK, rekening masyarakat rumah RS yang sudah terisi sejumlah 25.974 atau sebesar 80,24% dari total rumah RS yang ter-SK, rekening masyarakat rumah RR yang sudah terisi sejumlah 83.851 atau sebesar 79,01% dari total rumah RR yang ter-SK.
"Rekening masyarakat yang sudah dibagi sejumlah 131.599 atau sebesar 61,90% dari total rumah yang sudah ber-SK," katanya.
Seperti diketahui proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak akibat gempa bumi di NTB terus dipercepat.
Untuk rumah rusak berat (RB) pemerintah memberi dana bantuan stimulan sebesar Rp50 juta per KK. Proses pembangunan rumah berstandar tahan gempa ini dilakukan Kementerian PUPR, Dinas Permukim NTB, melibatkan fasilitator sipil dan TNI-Polri dan aplikator.
Untuk rumah rusak sedang dan ringan, pemerintah memberi dana bantuan stimulan Rp25 juta dan Rp10 juta per KK. Proses rehabilitasi RS dan RR dilakukan tim terpadu BPPD NTB, Korem 162 WB, melibatkan fasilitator sipil dan para fasilitator Babinsa.
