.jpg )
 |
| Gubernur NTB DR H Zulkieflimansyah bersama Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah saat menerima kunjungan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. (Foto: Humas Pemprov NTB) |
MATARAM - Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah menyatakan, Pemerintah Provinsi NTB mendukung dan terus berupaya mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Selasa (12/2).
Gubernur Zul didampingi Wakil Gubernur, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, Sekda NTB Ir H Rosiady Sayuti, dan sejumlah kepala OPD menerima kunjungan kerja BAKN DPR RI, yang dipimpin Ketuanya, Ir Andreas Eddy Susetyo, di Ruang Kerja Gubernur NTB.
Kehadiran Jajaran BAKN itu dalam rangka membangun kerjasama terkait pengelolaan keuangan negara.
Sehingga, dengan pengelolaan yang baik, sesuai peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir kerugian negara.
BAKN juga memiliki tugas untuk menelaah hasil Temuan dari BPK atas kerugian keuangan Negara di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota di Indonesia.
Gubernur Zul mengatakan, kehadiran jajaran BAKN ke NTB tersebut merupakan hal positif, apalagi setelah NTB dilanda musibah gempa beberapa waktu lalu.
"Parlemen kita akan sangat powerfull kalau BAKN-nya maksimal dan optimal," kantanya.
Ia yakin dan optimis, dengan kapasitas anggotanya saat ini, ke depan BAKN dapat lebih baik.
Gubernur Zul berharap, jajaran BAKN sering menyapa daerah lain, sekaligus melakukan sosialisasi agar komunikasi dan kerjasama dapat terjalin dengan baik.
Sementara itu, Ketua BAKN Andreas Eddy Susetyo menjelaskan, kunjungan ini dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.
Yang lebih penting lagi menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan itu memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga dengan tersosialisasikannya BAKN beserta temuan temuannya itu, potensi-potensi kerugian negara, bisa kita lihat seberapa persen yang bisa kita tindaklanjuti," katanya.
Menurutnya, ke depan harus dilakukan apa yang perlu diperbaiki dengan melibatkan Kementerian - Kementerian terkait. Apakah dari segi kebijakan, pelaksanaan kebijakan atau program atau bahkan anggaran itu sendiri.
Sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan betul-betul optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
"Karena kita di BAKN itu salah satunya memotong sekat sekat antar kementerian, yang selama ini hanya berpikir kementerian masing-masing atau kementerian sentris," katanya.
