.jpg )
 |
| Hanung Budi Darmawan. (Foto: Ariyati Astini) |
LOMBOK BARAT - Ribuan data masyarakat penerima bantuan gempa Lombok, khususnya di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga banyak yang dimanipulasi dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Hasil temuan BPK termasuk hasil pengecekan langsung kami di lapangan, terjadi ketidaksesuaian antara data yang di SK-kan Pemda Lombok Utara," kata Hanung Budi Darmawan, Junior Tim Ahli Sosial Impek yang juga tim pengawas pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) Kementerian PUPR, Selasa (26/3), di Mataram.
Hanung menjelaskan, ditemukan data dimana ada dugaan data masyarakat penerima bantuan dana gempa, banyak yang dimanipulasi oleh pihak Pemda.
Hal ini menyebabkan masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan, justru tidak masuk dalam pendataan Disdukcapil.
Sebab tim pengawas dari Kementerian PUPR, setelah data yang di SK-kan Bupati Lombok Utara, tidak langsung menerimanya sebagai data valid penerima bantuan, melainkan melakukan pengecekan lapangan dan hasil ribuan data banyak yang tidak sesuai dan diduga dimanipulasi.
"Atas temuan itulah menjadi salah satu penyebab, kenapa proses pencairan dan bantuan pembangunan bagi masyarakat korban gempa Lombok Utara, lamban dilakukan," katanya.
Menurutnya, hal ini karena pemerintah ingin memastikan, bahwa dana bantuan pembangunan rumah yang rusak akibat gempa Lombok, benar-benar tepat sasaran, sehingga masyarakat yang memang berhak harus diberikan.
"Tapi justru permasalahan di lapangan kita dianggap menghambat dan mempersulit, karena terlalu banyak Juklak dan Juknis. Padahal aturan tersebut ditujukan agar dana bantuan disalurkan bisa tepat sasaran," katanya. MP05/Ari
