Meski Subur dan Indah, Lombok Ini Rawan Gempa
RUMAH TAHAN GEMPA. Presiden Jokowi saat berdialog dengan masyarakat Pengempel, Kota Mataram yang sudah menerima bantuan RTG jenis RISHA. (Foto: Humas Pemprov NTB) |
MATARAM - Presiden RI Ir H Joko Widodo menyatakan bersyukur masyarakat di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) mau membangun rumah tahan gempa (RTG), dalam proses rehabilirasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi 2018 lalu.
"Saya senang masyarakat sekarang disini antusias untuk semuanya (membangun rumah tahan gempa. (Itu sudah) benar karena harus kita sadari betul bahwa di Lombok ini memang kita berada pada daerah yang rawan gempa pembangunan rumah yang tahan gempa ini memang kita haruskan," kata Presiden Jokowi, Jumat (22/3), dalam tatap buka bersama masyarakat 2000 penerima bantuan stimulan rumah rusak akibat gempa, di gedung Hakka, Gerimak, Lombok Barat.
Ia bersyukur, karena sejumlah RTG yang sudah terbangun, tidak ambruk lagi saat gempa bumi melanda Lombok 17 Maret 2019 lalu.
"Kita tahu ada rumah (RTG) yang sudah dibangun kemarin yang tahan gempa, ada gempa tanggal 17 (Maret) yang baru saja kemarin, rumah tahan gempa tidak ambruk," katanya.
Presiden Jokowi disambut Gubernur Zulkieflimansyah saat tiba di Bandara Internasional Lombok. (Foto: Humas Pemprov NTB) |
Jokowi menilai proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Lombok dan Sumbawa, NTB sudah berjalan dengan cukup cepat.
Terutama setelah pemerintah memangkas prosedur pencairan dana stimulan dari yang tadinya dengan 17 prosedur, kini menjadi 4 prosedur sejak Januari lalu.
Menurutnya, pemerintah sangat serius menangani pasca bencana di NTB. Bahkan saat ini, dana sejumlah Rp5,1 Triliun sudah disalurkan dari pemerintah melalui BNPB dan BPPD NTB ke masyarakat korban gempa bumi melalui rekening masyarakat.
"Jadi jangan percaya berita bohong yang bapak dan ibu terima. Pemerintah sudah mengirimkan Rp3,5 Triliun, dan bulan ini Rp1,6 Triliun, itu artinya dana Rp5,1 Triliun sudah ada di NTB," katanya.
Ia mengatakan, kesan lamban yang selama ini terjadi karena memang dalam prakteknya masih banyak pejabat yang khawatir akan bermasalah dengan hukum jika pola penyaluran dana bantuan stimulan tersebut tidak akuntabel dan tidak tepat sasaran.
"Dalam prakteknya memang banyak sekarang ini pejabat-pejabat yang kalau prosedur nya tidak dilalui, mereka takut masuk sel, baik mungkin Bupati mungkin di pak Gubernur, mungkin di pak Kepala BNPB dan juga pak Menteri. Tapi prosedur yang ruwet ada 17 prosedur sudah kita potong sebetulnya, sekarang ini tinggal 4. Saya lihat tadi juga masih dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, masih 4 tahapan, tapi juga sudah mereka sudah cepat," katanya.
Ia mengakui, untuk rehabilitasi pasca bencana memang cukup berat dan memerlukan waktu. Sebab, berdasarkan catatan rumah rusak akibat gempa bumi di NTB Juli-Agutus 2018 lalu tercatat mencapai 216 ribu rumah.
"Ini pun bukan Lombok saja. Kita harus menangani juga di Donggala dan Palu, kemudian di Banten, dan terakhir di Lampung. Tapi kita berusaha agar ini semua selesai, dan memang harus sabar," katanya.
Jokowi mengatakan, masyarakat Lombok harus bisa mengambil hikmah ke depan dan semua harus menyadari bahwa selain dikaruniasi tanah yang subur dan keindahan alam, pulau Lombok, NTB juga daerah rawan gempa bumi.
"Tetapi kalau nanti semua rumah tahan gempa ini selesai, maka kita semuanya bisa hidup menyatu dengan alam dan bersahabat dengan gempa.Karena tidak di kita saja, kayak di Jepang pun itu juga masuk daerah rawan gempa tapi juga mereka bisa hidup berdampingan dengan baik dengan lingkungan yang mereka miliki yaitu daerah rawan gempa," katanya.
Salah seorang penerima bantuan yang rumahnya sudah jadi, Lalu Mandra Guna, warga Pengempel, Kota Mataram mengatakan, rumah tahan gempa berjenis Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) miliknya sudah bisa ditempati.
"Kami bersyukur pak Presiden, rumah sudah bisa ditempati dan alhamdulillah tahan gempa, sehingga gempa pada 17 Maret kemarin kita tidak khawatir lagi," katanya.
Ia menyampaikan apresiasi pada petugas TNI Polri, BPBD dan para fasilitator yang ikut membantu proses ini.
Namun, ia juga berharap agar rumah tersebut juga bisa segera dirasakan masyarakat korban gempa lainnya.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Lombok untuk melihat langsung rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di NTB.
Didampingi Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah, Wagub Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, Walikota Mataram H Ahyar Abduh dan Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar, Presiden Jokowi juga meninjau lokasi pembangunan RTG di Mataram.
Berdasarkan data BPBD NTB, jumlah rumah rusak akibat gempa bumi Juli-Agustus 2018 mencapai 216 ribu rumah, di mana 75 ribu diantaranya tergolong rusak berat (RB).
Kepala BPBD NTB, H Muhammad Rum menjelaskan, hingga saat ini jumlah rumah tahan gempa (RTG) yang sudah terbangun mencapai 1.691 rumah, sedangkan yang sedang dalam proses pembangunan sekitar 17 ribu rumah.
Ia mengatakan, gempa 17 Maret 2019 juga merusak lebih dari 4 ribu rumah di Lombok Timur dimana sekitar 400 diantaranya rusak berat.
"Tapi yang 17 Maret 2019 akan tetap ditangani dengan pendataan kembali," katanya.
Untuk para korban gempa yang rumahnya rusak di NTB, pemerintah memberi bantuan dana stimulan sebesar Rp50 juta per rumah untuk rusak berat (RB), Rp25 juta untuk rusak sedang (RS) dan Rp10 juta untuk Rusak Ringan.
Namun pola penyaluran dana stimulan tidak dilakukan langsung tunai melainkan dalam bentuk pembangunan rumah tahan gempa.