.jpg )
 |
| Kepala OJK provinsi NTB Farid Falletehan. (Foto: Ariyati Astini) |
MATARAM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengoptimalkan program pembiayaan usaha mikro (UMi) untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Program ini menyasar pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses pinjaman di perbankan umum.
Kepala OJK provinsi NTB Farid Falletehan mengatakan, program UMi merupakan penyaluran dana untuk modal usaha, di mana lebih menyasar kepada masyarakat di pedesaan.
Menurutnya, selama ini masyarakat pelaku usaha kecil tidak dapat akses pinjaman di bank, sehingga diharapkan dengan program ini dapat membantu masyarakat lebih mudah dalam meminjam pinjaman modal usaha.
“Karena program itu menciptakan pengusaha-pengusaha, dengan memberikan pinjaman sekitar Rp 2 juta,” kata Farid Falletehan, Rabu (13/3), di Mataram.
Farid menyatakan program ini sudah teruji keberhasilannya, sehingga OJK berharap program ini dapat mempercepat penyaluran KUR.
Selain itu, dapat mengurangi rentenir di tengah-tengah masyarakat yang memberikan peminjam dengan bunga cukup besar.
Namun untuk mengembangkan program tersebut, tentunya harus melihat dari sisi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendukung lainnya.
“Nanti akan kita kenalkan program UMi ini, karena ini adalah salah satu program yang bagus,” katanya.
Selain itu, program UMi ini sendiri telah diluncurkan pada 2017 lalu. Bahkan Program tersebut dikembangkan dengan berbasis digital guna mengukur tingkat penerimaan debitur pembiayaan UMi terkait dengan transaksi secara elektronik.
Dipaparakan, untuk program UMi ini penerima manfaatnya adalah mereka yang bekerja menyiapkan secara domestik rumah tangganya sebagai ibu rumah tangga menyiapkan pekerjaan. Namun mereka masih memiliki keinginan untuk dapatkan pendapatan tambahan.
“Melalui digitalisasi pembiayaan UMi, debitur selama ini menerima penyaluran cash, diberikan alternatif untuk memanfaatkan platform digital kekinian yakni uang elektronik,” terangnya.
Skema pembiayaan ini merupakan kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo yang bertajuk Digitalisasi UMi.
Selain itu konsepnya untuk memperkenalkan digitalisasi dalam program pemerintah yang berhubungan dengan usaha mikro kecil.
“Mungkin dari pemerintah daerah (Pemda) dapat mendorong program tersebut, karena ini salah satu upaya melawan rentenir,” tukasnya. MP05/Ari
