.jpg )
 |
| REVITALISASI POSYANDU. Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam Rapim OPD Lingkup Pemprov NTB. (Foto: Istimewa) |
MATARAM - Pemprov NTB melalui Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK NTB berupaya mempercepat revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di NTB. Terlebih belakang, cukup banyak Posyandu di tingkat Dusun/Lingkungan, yang "mati suri".
Revitalisasi Posyandu juga diharapkan akan membantu pemetaan masalah kesehatan masyarakat dari tingkat hulu, di Dusun dan Lingkungan.
"Revitalisasi posyandu itu idenya bagaimana menghidupkan semua Posyandu yang ada, sesuai dengan fungsinya. Sekarang kan ada yang berjalan, ada (juga) yang hidup segan mati tak mau. Jadi sekedar ada nama saja, tapi nggak jalan. Ide ke depan, itu yang kita hidupkan," kata Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) OPD lingkup Pemprov NTB, Senin (4/3) di Kantor Gubernur NTB.
Menurutnya, revitalisasi Posyandu dilakukan dengan penyediaan fasilitas Posyandu berkoordinasi dan sinergi dengan Pemda Kabupaten dan Kota. Apalagi, dalam alokasi Dana Desa di tiap Desa sudah diatur kewajiban Pemdes.
"Penyediaan fasilitas (Posyandu) itu di dana desa kewajibannya sudah terkonfirmasi ke seluruh Kades. Bupati dan Walikota juga sudah oke untuk melengkapi fasilitas Posyandu. Misalnya lokasi, honor kader, makanan tambahan, dan ada sosialisasi-sosialisasi kesehatan," katanya.
Ummi Rohmi mengatakan, sosialisasi yang dilakukan nantinya akan menyesuaikan dengan masalah kesehatan yang ada di Dusun atau Desa di mana Posyandu berada.
Bila di Dusun tersebut masalah yang dominan adalah gizi buruk, maka sosialisasi akan intens dilakukan terkait keseimbangan asupan gizi, pola hidup sehat, dan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
Atau kalau di Dusun itu ada masalah tingginya angka perkawinan anak, maka sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan kesehatan reproduksi akan menjadi fokus sosialisasi.
Ia menegaskan, dengan pola seperti itu maka revitalisasi Posyandu pada akhirnya akan sangat membantu pemerintah dalam memetakan masalah kesehatan secara umum, yang terjadi di tingkat Dusun atau Desa.
Posyandu bukan lagi sekadar sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk kesehatan ibu dan anak, tapi juga bisa dimaksimalkan perannya untuk mendata permasalahan kesehatan masyarakat setempat.
"Jadi tiap kasus yang ada di dusun itu jadi lebih fokus bisa ditangani. Jadi (Posyandu) bisa menjadi proteksi permasalahan dari hulu seperti itu. Karena yang paling tahu masalah di masyarakat ya Kadus ya Kades di tiap Desa. Mereka yang jadi garda terdepan (memotret) kondisi masyarakatnya," katanya.
Ummi Rohmi menambahkan, untuk revitalisasi Posyandu ini Pemprov NTB melalui Dikes NTB akan melakukan pelatihan Kader dan penyiapan bahan-bahan siosialisasi bekerjasama dengan Pemda Kabupaten dan Kota.
"Pemprov dan Kabupaten/Kota sama-sama (bersinergi). Sehingga ke depan diharapkan kalau ada (kasus) gizi buruk, seperti kata Bupati Lombok Timur jangan sampai gizi buruk yang infokan wartawan (duluan) tapi harusnya Kadus atau Kades. Itu yang kita inginkan ke depan. Kalau posyandunya aktif, tentu data-data (kesehatan) juga akan terisi setiap bulan dan itu terupdate karena Posyandu aktif," katanya. MP05/Ari
