MATARAM - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB tahun 2019 sudah berjalan dengan baik. Sinergi perencanaan pembangunan antar daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan akan menjadikan proses pembangunan lebih maksimal, tepat sasaran, dan juga tepat waktu.
"Musrenbang tahun ini sudah semakin bagus. Kita harapkan yang terpenting adalah perekonomian Nusa Tenggara Barat bisa maju dan usulan-usulan itu tetap memperhatikan batasan terealisasi kemudian juga untuk diperhatikan bahwa kita akan menghadapi sirkuit-sirkuit MotoGP jadi kita semua tetap mendukung dan pemerintah pusat maupun daerah tepat waktu dalam pembangunannya," kata Senator DPD RI, Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi, usai menghadiri pembukaan Musrenbang Provinsi NTB, Kamis (4/4) di Hotel Lombok Raya, Mataram.
Pembukaan Musrenbang dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, peran Kepala Daerah Kabupaten/Kota di NTB, dan pejabat Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota.
BACA JUGA : Wagub Rohmi Dukung Diversifikasi Ekonomi NTB
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan agar NTB bisa mengubah ketergantungan pada sektir pertambangan dengan melakukan diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor lainnya yakni Pertanian, Pariwisata, dan Industrialisasi.
Terkait hal tersebut, Baiq Diyah Ratu Ganefi yang juga Ketua IWAPI NTB menilai, upaya diversifikasi ekonomi memang diperlukan. Peluang itu sangat potensial di sektor Pertanian dan Pariwisata NTB.
"Memang kalau pertambangan kan akan habis dan tidak berkelanjutan, sementara untuk Pertanian dan Pariwisata ini bisa menjadi andalan yang berkelanjutan. Sustainable development kan memang sedang jadi trend di negera-negara maju, saya rasa ini juga bisa jadi patokan pembangunan ekonomi di daerah termasuk di NTB," kata Baiq Diyah.
Karena itu, Baiq Diyah berharap NTB benar-benar bersiap menjadi tuan rumah event MotoGP 2021, dengan memaksimalkan persiapan sirkuit di kawasan KEK Mandalika.
"Sebab jika MotoGP 2021 ini sukses, maka dampaknya akan sangat luar biasa bagi pariwisata NTB dan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai multiplier efectnya," tukasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, saran diversifikasi ekonomi yang disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, sangat sejalan dengan yang diinginkan Pemerintah Provinsi NTB.
"Sangat sejalan dengan yang diinginkan NTB. Kita memang nggak boleh (hanya) berharap pada (sektor) pertambangan. Sehingga tiga hal yang kita andalkan dalam pertumbuhan ekonomi adalah pertanian, pariwisata, dan industrialisasi," kata Ummi Rohmi, sapaan Wagub NTB.
Ummi Rohmi memaparkan, potensi pertanian secara luas di NTB cukup besar, baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan juga peternakan. NTB menjadi daerah penghasil beras, jagung, dan juga menjadi salah satu sentra ternak Sapi secara nasional.
Hanya saja, selama ini potensi itu belum didorong maksimal dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, karena dijual keluar masih dalam bentuk komoditi mentah.
"Sehingga ke depan, kita ingin hasil pertanian dan peternakan kita tidak lagi keluar atau dijual mentah saja. Tapi di NTB ada pengeringan, ada industri pakan ternak, saos, dan proses-proses industri yang membuat nilai tambahnya dirasakan oleh daerah kita," katanya.
Ia mencontohkan, komoditi cabai dan tomat dapat diolah menjadi propduk jadi saos dan sambal kering. Kemudian komoditi bawang merah dapat diolah menjadi bawang goreng kemasan.
"Jagung kita bisa diolah menjadi pakan ternak. Ini akan memberi nilai tambah, sekaligus menciptakan cukup banyak lapangan kerja," katanya.
Produk pertanian dan peternakan NTB juga memiliki kualitas baik yang layak ekspor. Namun selama ini, ekspor komoditi masih dilakukan melalui Jawa dan Bali.
Menurut Ummi Rohmi, ke depan harus didorong persiapan pra-ekspor di NTB dengan melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis komoditi yang dibutuhkan untuk ekspor. Hal ini juga akan membantu upaya intensifikasi pertanian di NTB berjalan dengan baik.
"Bagaimana agar hasil-hasil pertanian kita bisa diekspor dari Lombok, jangan hasil NTB tapi diekspor dari Bali, Jawa dan lainnya. Harus ada persiapan pra-ekspor di NTB. Harus ada identifikasi jenis-jenis (komoditi) yang dibutuhkan untuk ekspor sehingga potensi intensifikasi pertanian kita tergarap dengan baik," katanya. (*)