.jpg )
 |
| MINIMALISIR STUNTING. Pemda Lombok Barat menggelar Rembug Stunting untuk membahas percepatan penanganan kasus Stunting di daerah. (Foto: Humas Pemda Lombok Barat) |
LOMBOK BARAT - Stunting bukan persoalan lokal tetapi stunting merupakan permasalahan nasional dan bahkan permasalahan dunia.
Karena di sini WHO terlibat di dalamnya untuk menyampaikan berbagai permasalahan stunting yang ada di dunia termasuk yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang memiliki stunting yang cukup tinggi.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Setda Lombok Barat, H. Ilham saat membuka Rembug Stunting tingkat Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati, Jumat, (3/5).
"Dalam acara ini kita rembug bersama untuk kita share informasi, tukar pendapat dan pikiran kita, bagaimana stunting ini bisa kita bebaskan sampai ke akar-akarnya," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rachman Sahnan Putra mengakui angka kasus stunting di Lombok Barat tahun 2007 lalu terbilang cukup tinggi. Dari riset kesehatan dasar tahun 2007 jumlah balita stunting di Kabupaten Lombok Barat mencapai 49,8 persen.
"Ini membuat kita semua terkesima dan membuat kita kaget. Akhirnya dengan berbagai upaya terobosan dan kerja kita semua, angka stunting di Lombok Barat tahun 2016 turun menjadi sekitar 32 persen. Dan hasil bulan penimbangan pada Februari 2019 dengan seluruh balita kita lakukan entry dan kita ukur stunting di Lombok Barat dengan angka yang real sekitar 25,2 persen," ungkap Rachman.
Beberapa inovasi yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Lombok Barat diantaranya sensus terhadap seluruh balita di Lombok Barat, inovasi Gerakan Masyarakat Sadar Gizi (Gemadazi), Gerakan Masyarakat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan upaya penguatan sistem melalui e-Puskesmas, e-Pustu, e-Poskesdes dan e-Posyandu.
Keberhasilan Lombok Barat menurunkan angka kasus stunting mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Tahun 2017 lalu, Lombok Barat bersama tiga daerah lain di Indonesia ditunjuk sebagai daerah percontohan penanganan angka stunting karena pemerintah daerah setempat dinilai memiliki komitmen yang kuat.
"Mari jadikan kegiatan ini, momentum mencanangkan intervensi penurunan stunting terintegrasi dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap. Melalui penguatan komitmen dan koordinasi antar lintas sektor, melalui dana APBN, APBD, DD, dan sumber lainnya," ajak Rachman.
Di tempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi memberikan dukungan pada kegiatan ini. Baginya stunting tidak bisa dianggap sepele karena bisa dianggap salah satu indikator Indeks Kelayakan Hidup (IKH) manusia berikut pengaruhnya pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)nya.
"Dengan rembug stunting ini bukannya pemerintah lepas tangan atau membagi beban permasalahan stunting dengan desa maupun stakeholder lainnya, namun pemerintah ingin mengingatkan masalah stunting ini merupakan masalah bersama yang perlu ada penyikapan bersama," terangnya.
Beberapa hal yang harus ditingkatkan yakni peningkatan kapasitas petugas terkait penanggulangan stunting dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui pola pengasuhan anak, seperti pemberian makan bayi, PMT BUMIL bayi dan balita suplementasi vitamin.
Kemudian intervensi gizi sensitif berupa peningkatan akses air bersih dan lingkungan yang sehat bekerjasama dengan OPD lainnya.
Stunting sendiri adalah gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat kekurangan nutrisi dalam waktu lama. Sehingga anak yang terkena stunting umumnya bertubuh lebih pendek dibanding anak seusianya.
Umumnya stunting adalah gangguan yang sering ditemukan pada balita, khususnya usia 1-3 tahun. Dampak stunting yang bisa terlihat antara lain mengganggu pertumbuhan tinggi dan berat anak.
Stunting juga dapat mempengaruhi kecerdasan dan kemampuan belajar anak akibat kekurangan gizi, dan mudah terserang penyakit dan berisiko terkena berbagai penyakit saat dewasa seperti diabetes, jantung, kanker dan stroke. Bahkan stunting juga bisa berujung pada kematian usia dini. MP02/Abdul Rahim
