.jpg )
 |
| Plt Kepala Diskominfotik NTB Gede Putu Aryadi. (kolase/istimewa) |
MATARAM - PDAM dan PLN menjadi institusi yang paling banyak menerima sasaran keluhan masyarakat NTB sepanjang pekan pasca libur lebaran (10-16/Juni 2019).
Keluhan air PDAM yang macet dan listrik PLN yang seringkali padam, mendominasi laporan pengaduan masyarakat yang masuk lewat layanan NTB CARE dalam kurun tersebut.
"Admin NTB CARE menerima 13 aduan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik dalam kurun sepekan 10-16 Juni. Keluhan pekan ini, lebih banyak terkait gangguan layanan air minum (PDAM) dan listrik PLN," kata Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Gde Putu Aryadi, Minggu (16/6) melalui keterangan pers tertulis di Mataram.
 |
| NTB CARE. Layanan pengaduan masyarakat NTB. |
Dari laporan yang masuk itu, setidaknya keluhan air macet terjadi di tiga pemukiman di wilayah Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah.
BACA JUGA : Diskominfotik Optimalkan Layanan NTB Care, Download Aplikasinya Di Sini !!
Warga komplek Perumahan Rungkang Jangkuk, Kota Mataram, misalnya melaporkan bahwa sudah sepekan ini, air PDAM di perumahan tersebut macet, dan belum ditangani petugas PDAM. Hal yang sama dilaporkan oleh warga komplek Pepabri di Lombok Tengah, yang mengeluhkan mulai terjadi krisis air bersih.
"Semua keluhan disampaikan lewat layanan NTB CARE," kata Aryadi.
Keluhan lain yang diterima NTB CARE adalah soal layanan PLN. Listrik sering padam di sejumlah lokasi dilaporkan sebanyak tiga aduan.
Aryadi menambahkan, masalah pengelolaan sampah juga menjadi sorotan masyarakat dan diadukan lewat NTB CARE.
"Jadi selain PDAM dan PLN, masalah tumpukan sampah juga dikeluhkan. Baik sampah yang ada di obyek-obyek wisata maupun pemukiman warga, di pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok. Tiga hal ini masih menjadi masalah dominan yang disoroti dan dikeluhkan warga," kata Aryadi.
Ia memaparkan, selain tiga keluhan dominan itu, NTB CARE juga menerima keluhan masyarakat terkait bantuan pembangunan rumah terdampak gempa sebanyak dua aduan.
Juga ada keluhan tentang kondisi infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan rusak di sejumlah ruas jalan di Pulau Sumbawa. Salah satunya adalah ruas jalan menuju kawasan Wisata Mantar di KSB yang kondisinya memprihatinkan.
"Ada juga warga dari Bima yang menanyakan perhatian pemerintah Provinsi NTB terhadap pengembangan pendidikan di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren," tukas Aryadi.
Dalam aduan itu, pelapor menilai Ponpes selama ini sangat berperan dalam memajukan daerah, khususnya membangun pendidikan dan moral generasi bangsa. Tapi hibah/bansos lebih banyak disalurkan ke lembaga lain.
Laporan dari Bima itu memohon kepada Gubernur agar ke depan memberikan bantuan dana yang lebih besar kepada Pondok Pesantren.
BACA JUGA : Diskominfotik Optimalkan Layanan NTB Care, Download Aplikasinya Di Sini !!
"Dan (laporan dugaan pungli) ini sudah disalurkan atau diteruskan ke instansi terkait melalui WBS pada NTB CARE," ungkap mantan Irbansus Inspektorat NTB ini.
Demikian pula keluhan terkait pelayanan publik, semuanya telah diteruskan kepada pengelola layanan, melalui admin/petugas yang telah ditunjuk di instansi yang bersangkutan.
"Harapannya, instansi yang bersangkutan, responsif dan segera berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait untuk menanganinya," jelasnya.
Hanya saja, ia mengakui sejauh ini masih ada di beberapa unit layanan, yang responnya "lelet" terutama dari instansi di luar Pemprov NTB.
Misalnya, BUMN dan BUMD, instansi vertikal di daerah, dan juga termasuk Pemkab/Pemkot. Misalkan keluhan tentang air minum, listrik, pelayanan JKS, layanan akta nikah, layanan perbankan dan lain-lain.
"Ini responnya sering lambat, bahkan tidak merespon. Padahal sebelumnya pada level pimpinan lembaga/unit layanan tersebut, komitmennya sangat tinggi. Dan sudah ada kerja sama dengan Gubernur NTB dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi NTB Care ini," katanya.
Untuk itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya selaku pengelola teknis NTB CARE akan mengundang admin/seluruh petugas di instansi tersebut untuk mengkonsolidasikan pengelolaan NTB CARE agar lebih intens/masif. (*)
