.jpg )
 |
| PAPA UNTUK MAMA. Warga perantau NTT di Bima, NTB menerima dokumen adminsitrasi kependudukan (Adminduk) dalam inovasi Papa untuk Mama Dinas Dukcapil Bima. (Istimewa) |
MATARAM - Sekitar 133 keluarga asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah puluhan tahun merantau di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya bisa bernafas lega setelah administrasi kependudukan (Adminduk) mereka terpenuhi.
Berkat program inovasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bima, "Papa untuk Mama", mereka bisa mendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pernikahan, dan juga Akte Kelahiran untuk tidak kurang dari 230 anak.
"Berkat Papa untuk Mama ini, kami jadi punya KTP, ada surat pernikahan juga karena program ini menyediakan Pembaharuan Janji Nikah, bagi kami yang Nasrani," kata Markus Tobe (46), pria asal Flores yang sudah puluhan tahun tinggal di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.
Markus hanya satu dari lebih dari 100 pasangan suami istri (Pasutri) asal NTT yang merantau di Kecamatan Donggo, Bima, dan terbantu dengan program Papa untuk Mama yang diinisiasi Dinas Dukcapil Bima sejak 2018 lalu.
 |
| Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bima, M Salhuddin, saat memaparkan inovasi adminduk, di Hotel Lombok Raya. |
Program ini mempermudah masyarakat dalam mengakses administrasi kependudukan.
Selain isbat nikah untuk pasutri Muslim, inovasi ini juga memberikan Pembaharuan Janji Pernikahan untuk yang Nasrani.
"Kita punya program Papa untuk Mama. Selain isbat nikah untuk masyarakat muslim, di Kecamatan Donggo, kita bisa layani 133 surat nikah dan 230 akte kelahiran anak, kebetulan masyarakat ini dari NTT beragama Kristen yang sudah puluhan tahun di Bima," kata Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bima, M Salahuddin, Rabu malam (25/7) di Hotel Lombok Raya, Mataram.
Dalam Gelar Inovasi Adminduk 2019 itu, Salahuddin memaparkan sejumlah inovasi Dinas Dukcapil Kabupaten Bima.
Papa untuk Mama merupakan idiom Pelayanan Administrasi Kependudukan Masyarakat secara Maksimal.
Program ini merupakan implementasi kebijakan percepatan Adminduk di Kabupaten Bima sesuai Perbup Nomor 23 Tahun 2018.
Inovasi Papa untuk Mama juga diperkuat dengan program Mesra atau melayani sampai serambi.
Dengan Mesra ini, petugas Dukcapil bersinergi dengan aparatur Pemerintahan Desa untuk melayani proses Adminduk masyarakat hingga ke pelosok-pelosok terpencil.
"Ini bagian dari nawacita, di mana negara benar-benar hadir untuk masyarakat. Dari pelayanan-pelayanan ini kami ingin pastikan masyarakat Kabupaten Bima bisa mengakses hak-hak sipilnya," katanya.
 |
| Pelayanan adminduk bagi penyendang disabilitas di Bima. (Istimewa) |
Menurut Salahuddin, Mesra juga menyasar masyarakat difable dengan kelebihan khusus.
Mereka yang menderita kelumpuhan dan tidak bisa beranjak dari tempat tidur, dilayani di rumah masing-masing.
"Yang disabilitas, tidak bisa jalan, kita datangi ke rumahnya. Pemotretan langsung di rumah bersama aparat desa," katanya.
Salahuddin mengatakan, kerjasama Australia-Indonesia melalui KOMPAK juga turut andil dalam pendampingan inovasi-inovasi adminduk di Kabupaten Bima tersebut.
Perubahan paradigma pelayanan semakin terdukung dengan pola sinergi lintas sektor dan seringkali sharing pengalaman antar Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dalam Forum Dukcapil NTB yang dibentuk sejak 2017 silam.
"Kita melayani dengan Salam, Senyum, Sapa. Jadi kalau dulu Dukcapil (terkesan) sepi, sekarang sangat membludak yang datang. Penyebaran adminduk berupa KTP dan Akta Kelahiran juga semakin meningkat prosentasenya di Bima," katanya.
 |
| Susan Dewi, Front Line Service KOMPAK NTB. |
Front Line Service Koordinator KOMPAK Nusa Tenggara Barat, Susan Dewi mengatakan, ada progress yang semakin baik dalam percepatan adminduk di daerah Kabupaten/Kota yang ada di NTB saat ini.
"Dari gelar inovasi malam ini, kita bisa lihat banyak sekali program yang menarik. Mulai dari Bakso Urat di Lombok Utara, hingga Papa untuk Mama di Bima, dan ini ternyata efektif untuk percepatan adminduk," kata Susan.
Ia memaparkan, kepemilikan dokumen adminduk adalah wujud pengakuan negara atas identitas warga negara.
Terutama untuk Kartu Identitas Anak dan Akta kelahiran dimana kepemilikan dokumen ini diperlukan bagi anak untuk mengakses layanan dasar, misalnya pendidikan dan kesehatan.
Begitu pula untuk akta kematian yang diperlukan untuk validasi data data yang telah ada misalnya data BDT dan SIAK.
"Untuk itulah perlu ada upaya serius dan strategi percepatan dalam kepemilikan dokumen adminduk," katanya.
Dijelaskan, Forum Dukcapil NTB terbentuk pada November 2016. Ini merupakan wadah sharing pembelajaran antar Dukcapil Kabupaten se-Provinsi NTB dan juga mendorong semakin ditingkatkannya fungsi koordinasi dan fasilitasi Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi NTB dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar permasalahan teknis yang terjadi dapat segera diselesaikan.
Pada Juni 2017, Dinas Dukcapil NTB dengan dukungan dari program KOMPAK telah mendorong adanya sharing pembelajaran untuk saling support sesama Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota untuk pencapaian target capaian adminduk berdasar RPJMD dan menyusun SOP mekanisme kerja Forum Dukcapil.
"Fungsi dari Forum Dukcapil ini antara lain melakukan koordinasi dan komunikasi serta memberikan rekomendasi atas persoalan yang ada dalam impelementasi kerja Dukcapil di Kabupaten, Replikasi Praktik Baik, Evaluasi/Monitoring Pendataan dan juga advokasi pejabat struktural lingkup Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota," katanya.
Hal itu dilakukan untuk pencapaian target cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana untuk tahun 2019 target adminduk untuk Kabupaten Kota se NTB adalah minimal sesuai target dari Dirjen Dukcapil Kemendagri.
Menurut Susan, kegiatan konsolidasi Forum Dukcapil NTB itu digelar monitoring target percepatan cakupan adminduk 2019 di NTB, agar pada bulan Desember 2019 kesepakatan target dapat tercapai.
"Dengan melihat komitmen dan berbagai strategi Dukcapil se Provinsi NTB yang sangat luar biasa, memastikan semua lini dan berbagai kelompok masyarakat khususnya masyarakat miskin, marjinal dan rentan serta di pelosok-pelosok, kami optimis target ini akan tercapai," katanya.
Terlebih lagi, tambah Susan, dengan terbangunnya konsolidasi dan kekompakan gerak langkah bersama Dinas Dukcapil di 10 Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi NTB.
"Berbagai strategi dan jurus memang harus dilakukan untuk memastikan negara hadir bagi setiap penduduk.Dimana pun dan dalam kondisi apa pun," tukas Susan.
Tentang KOMPAK
KOMPAK adalah kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia yang mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar dan menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih besar.
KOMPAK akan memfokuskan usahanya pada tiga area:
1. Peningkatan akses, kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan identitas hukum;
2. Penguatan tata kelola pemerintah desa, partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis masyarakat;
3. Penciptaan peluang-peluang ekonomi di sektor non-pertanian dan pembangunan ekonomi.
TUJUAN KOMPAK adalah memastikan masyarakat miskin dan rentan di Indonesia mendapatkan manfaat dari meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi yang lebih besar.
Hal ini akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan proyek guna mewujudkan tiga capaian:
CAPAIAN 1: Pemerintah daerah dan unit pelayanan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan terhadap pelayanan dasar.
CAPAIAN 2: Masyarakat miskin dan rentan mendapat manfaat dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintah desa.
CAPAIAN 3: Masyarakat miskin dan rentan mendapat manfaat dari perluasan kesempatan kerja (di sektor non-pertanian) dan pengembangan ekonomi produktif.
Dalam mewujudkan tujuannya, KOMPAK bekerja sama dengan lima Kementerian Indonesia (BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Daerah Terpencil dan Transmigrasi dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), dan pemerintah daerah.
KOMPAK juga telah bekerja sama dengan sejumlah mitra strategis, termasuk program-program Department of Foreign Affairs and Trade, komunitas madani dan sektor swasta.
Proyek KOMPAK akan diimplementasikan di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat dan Papua.
