.jpg )
 |
| M Fihiruddin. (Istimewa) |
MATARAM - Keuangan daerah Provinsi NTB sedang devisit, namun praktek oknum "Tenaga Ahli" di sejumlah OPD, Dinas dan Badan di lingkup Pemprov NTB terkesan makin menggurita.
Aktivis yang juga politisi muda Hanura, M Fihiruddin meminta Pemerintah Provinsi NTB untuk menertibkan ulah sejumlah oknum yang mengatasnamakan diri Tenaga Ahli.
Pasalnya, keberadaan mereka dinilai seringkali mengintervensi kinerja dan anggaran Dinas/Badan di mana mereka bernaung untuk kepentingan pihak tertentu.
"Fenomena ini kami tangkap. Jadi ada yang mengaku tenaga ahli dan mereka ini diangkat melalui SK dari Kepala OPD," kata Fihiruddin, Senin (19/8) di Mataram.
Fihir menekankan, selain jumlah tenaga ahli yang terlampau banyak. Kapasitas mereka yang belum tentu mumpuni, dinilai hanya akan membuang-buang anggaran, di saat daerah mengalami devisit anggaran.
"Kita sedang devisit anggaran, harusnya pemerintah fokus ke rasionalisasi. Tapi dengan tenaga ahli ini malah bikin bengkak, ini yang kami minta ditertibkan," katanya.
Fihir mengungkapkan, sejauh ini terdata tak kurang dari 40 orang tenaga ahli atau yang di SK-kan oleh Kepala OPD.
Mereka ditempatkan di sejumlah OPD, Dinas dan Badan di bawah lingkup Pemprov NTB.
Gaji mereka jauh di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB yang hanya berkisar Rp2 juta.
"Gaji Tenaga Ahli ini jauh lebih besar dari UMP, mereka bisa menerima antara Rp3 sampai Rp6 Juta per bulan," tukasnya.
Mereka juga disinyalir ada yang double job, artinya ada satu oknum yang menjabat dua sampai tiga tenaga ahli di dua atau tiga OPD.
Beberapa OPD yang diduga merekrut tenaga ahli ini antara lain Dinas Lungkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Badan Kesbangpol NTB, Dinas Pariwisata NTB, Bappeda NTB, Dinas Perindustrian NTB, BPBD NTB, dan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB.
Fihir menekankan, keberadaan tenaga ahli ini tidak akan menjadi masalah jika tenaga dan keahlian mereka memang benar-benar dibutuhkan untuk pembangunan daerah NTB ini.
Namun, sejauh ini proses rekrutmen di OPD terkait sangat tertutup dan tidak transparan.
"Kami minta OPD transparan. Publikasikan donk, nama-nama tenaga ahli mereka, berikut track record dan honor bulanannya. Jangan sampai OPD ada nepotisme juga," tukasnya.
Menurut Fihir, sejumlah selentingan soal sepak terjang para oknum tenaga ahli ini juga mulai menggelikan sekaligus memuakkan.
Mengutip nama Gubernur, sejumlah oknum disinyalir sudah mulai berani mengintervensi kebijakan Kepala OPD.
"Ini kan namanya bukan membantu daerah, tapi malah menjadi benalu anggaran," katanya.(*)
