.jpg )
 |
| NTB CARE. Aplikasi pengaduan masyarakat NTB. (Istimewa) |
MATARAM - Aplikasi pengaduan masyarakat NTB, NTB CARE banyak menerima aduan dan keluhan masyarakat terkait lambannya proses pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) bantuan pemerintah untuk korban gempa bumi.
"Sejumlah warga masyarakat masih mengeluhkan pelaksanaan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang dinilainya belum sesuai harapan. Mereka mengadukan itu lewat aplikasi NTB CARE," kata Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Gde Putu Aryadi, Kamis (8/8) di Mataram.
 |
| Plt Kadis Kominfotik NTB, Gede Putu Aryadi. (Istimewa) |
Sejumlah korban gempa bumi di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur mengadukan beberapa masalah yang diduga menjadi penyebab lambannya pembangunan RTG di wilayah itu.
Misalnya, ada kasus dimana suplayer takut masuk mengangkut material, karena banyaknya pungutan liar (Pungli).
"Ada juga Pokmas menunjuk pihak ketiga/pemborong bangunan dan telah dibayar lunas, tapi kenyataannya pengerjaan RTG tidak kunjung diselesaikan," katanya.
Dalam hal ini, masyarakat menduga adanya permainan oknum tertentu. Apalagi kualitas material pada beberapa tempat dinilai sangat rendah.
Proses yang tidak sesuai harapan ini pun terjadi tanpa teguran dan pengawasan dari instansi yang terkait.
"Sehingga kualitas hasil pekerjaan juga menjadi keluhan warga," katanya.
Aryadi mengatakan, dalam pengaduan soal RTG itu, masyarakat melalui NTB Care meminta agar pengawasan terhadap pembangunan RTG lebih ditingkatkan ke depan.
Masyarakat juga meminta aparat pemerintah yang terkait seperti Kepala Desa, Camat, Dinas Perkim/PUPR, agar lebih proaktif dan mau merespons keluhan dan pengaduan yang mereka sampaikan.
Aryadi mengungkapkan, sepanjang dua pekan terakhir (21/7 sampai 4/8) terdapat 21 pengaduan masyarakat kepada Gubernur NTB yang disampaikan melalui Aplikasi NTB CARE.
Dari 21 pengaduan tersebut, 5 aduan adalah keluhan tentang pembangunan RTG. Semuanya berasal dari wilayah Sembelia, Lombok Timur.
"Intinya masyarakat meminta pengawasan terhadap pembangunan RTG lebih ditingkatkan," ujar Aryadi.
Selain soal RTG, aplikasi NTB CARE juga menerima keluhan dari masyarakat Sembalun, Lombok Timur yang mempertanyakan kondisi sejumlah destinasi strategis yang belum juga dibenahi, padahal sudah satu tahun pasca bencana gempa bumi.
Sejumlah lokasi destinasi itu antara lain cagar budaya di Sembalun Lawang, serta destinasi alam Bukit Selong.
"Masyarakat berharap ini juga jadi atensi, agar destinasi yang ada bisa kembali menarik minar wisatawan untuk berkunjung," kata Aryadi.
BACA JUGA : Dinas Kominfotik Maksimalkan Layanan Pengaduan NTB CARE
Aryadi memaparkan, dalam kurun yang sama NTB CARE juga menerima dua pengaduan dari Gunungsari, Lombok Barat terkait bantuan beras miskin yang tidak tepat sasaran.
Banyak penerima Raskin atau Rastra yang ternyata orang mampu, sedangkan yang miskin justru tidak dapat.
Selain itu ada juga pengaduan menyoroti belum adanya akses jalan ke SMP 24 Mataram, dua pengaduan tentang hadiah lomba TTG yang dinilai terlalu kecil, serta dua pengaduan tentang layanan PDAM.
NTB CARE juga menerima aduan dan keluhan dari Lombok Timur terkait permohonan bantuan agar mendapatkan fasilitas Jamkesmas.
"Juga ada satu keluhan tentang layanan kependudukan di Dinas Dukcapil serta 1 keluhan tentang atrean layanan di Bank," katanya.
Sementara dari Pulau Sumbawa, NTB CARE juga menerima keluhan masyarakat yang meminta bantuan fasilitas pendidikan PAUD, SMP, SMA dan SMK untuk yayasan Pondok Pesantren.
Selebihnya adalah satu keluhan terkait ijin pembangun tower telekomunikasi yang dinilai belum mendapat persetujuan warga sekitarnya.
"Dari semua aduan tersebut, ada dua pengaduan warga terpaksa kami tolak karena substansi dan lokasinya tidak jelas, serta dilaporkan berulang-ulang. Sudah kami konfirmasi ke pengadu, namun tetap tidak ada penjelasan," kata Aryadi. (*)
