H Saeful Ahkam. |
LOMBOK BARAT - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengimbau masyarakat dan semua pihak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah.
Konstelasi nasional saat ini diharapkan tidak sampai berimbas ke daerah NTB, terutama Lombok Barat, yang saat ini tengah bergeliat membangun kembali sektor pariwisata.
"Menurut hemat kami atas konstelasi nasional, agar tidak sampai berimbas ke daerah. Bagaimana pun stabilitas sosial politik dan keamanan menjadi salah satu faktor penentu menggeliatnya kembali kepariwisataan di NTB secara umum dan Lombok Barat secara khusus," kata Kabag Humas Pemda Lombok Barat, H Saeful Ahkam, Rabu (25/9) di Lombok Barat.
Ia mengatakan, Pemda Lombok Barat mendukung seluruh mekanisme konstitusional dalam hal penyikapan terhadap kondisi Jakarta yang terkini terutama terkait pro dan kontra RUU KPK.
Namun, papar dia, ketika RUU KPK yang dianggap bermasalah oleh para mahasiswa telah ditunda Pemerintah untuk mengakomodir aneka pandangan, maka pergulatannya mestinya sudah beralih ke arah yang lebih produktif dan kondusif.
Hal ini diperlukan untuk mendukung iklim usaha, investasi, dan kepariwisataan secara khusus.
"Pemkab Lombok Barat sangat mengapresiasi gerakan mahasiswa yang ingin memurnikan perjalanan reformasi. Akan tetapi mestinya dibarengi dengan pandangan yang solutif, dan tidak anarki yang justru bertolak belakang dari keinginan luhur mensejahterakan masyarakat," katanya.
Ia berharap ritme kebangkitan pariwisata NTB dan Lombok Barat bisa dijaga dan menjadi tanggung jawab semua pihak di daerah ini.
"Mari kita semua bersama-sama menjaga daerah kita yang kondusif ini," katanya. (*)