.jpg )
 |
| BATAL RAIH S1. Sejumlah peserta program percepatan S1 Chodang University bersama Ketua Divisi Kerjasama Antar Bangsa LPP NTB, Imanuela Andilolo di Korea Selatan. (Istimewa) |
MATARAM - Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB akan menyelesaikan masalah 35 orang mahasiswa asal NTB peserta program pendidikan S1 di Chodang University, Korea Selatan.
LPP NTB juga menyarankan Pemprov NTB untuk membatalkan program kerjasama pendidikan dengan Chodang University, Korea Selatan.
"Program ini selesai sampai akhir September ini. Jadi program Pemprov ya,
(dimana) Pemprov terlibat dalam pengiriman mahasiswa ke Chodang, itu kita selesaikan September ini. Kami sarankan Pemprov batalkan program ini," kata Ketua Divisi Kerjasama Antar Bangsa LPP NTB, Imanuela Andilolo, Senin malam (16/9) di Mataram.
Menurutnya, saat ini LPP yang diminta Gubernur untuk menyelesaikan masalah ini, tengah mengkaji beberapa opsi dengan mempertimbangkan nasib 35 orang peserta program. 18 orang yang sudah sempat berangkat ke Korea Selatan, dan juga 17 lainnya yang belum sempat berangkat.
Sebelumnya program percepatan S1 di Chodang University diduga gagal. Sejumlah dari 18 mahasiswa peserta program nyatanya tak bisa melanjutkan pendidikan S1 mereka di Korea Selatan.
BACA JUGA : Ombudsman NTB Temukan Indikasi Penyimpangan Prosedur dalam Kasus Chodang !!
Masalah semakin serius setelah hasil investigasi Ombudsman NTB menemukan sejumlah dugaan penyimpangan prosedur yang terindikasi maladministrasi dalam program S1 Chodang.
Gubernur NTB kemudian menunjuk LPP NTB untuk mengambilalih dan menyelesaikan masalah dalam program tersebut.
Imanuela menekankan, program Chodang bukan program yang digagas LPP sejak awal. Program ini juga bukan program yang masuk dalam bagian program beasiswa luar negeri Pemprov NTB yang ditangani LPP NTB.
"Sudah terjadi masalah baru kami (LPP) ditunjuk untuk membantu menyelesaikan dan mencari solusi," katanya.
BACA JUGA : Gubernur NTB Pastikan Program S1 Korea akan Dievaluasi dan Dibenahi
Ia mengungkapkan, pada 10 September pihaknya berangkat ke Korea Selatan untuk menjemput para peserta program.
LPP juga sudah melaporkan masalah ini ke pihak Kedutaan Besar RI di Seoul, Korea Selatan.
"Di KBRI (Seoul) kami juga sudah sampaikan ke staf Kedubes bu Stevie, dan dia juga ikut ke Chodang. Kami sampaikan duduk perkaranya, menarik 14 mahasiswa pulang, dan menitipkan 4 sisanya sampai waktu pemulangan nanti," katanya.
Saat ini sebanyak 14 orang peserta program di Korea Selatan, sudah kembali dan tiba di Lombok, NTB pada Jumat malam (13/9) lalu. Sementara 4 sisanya akan menyusul akhir September ini karena masih menunggu passpor di Imigrasi.
"Semua yang diberangkatkan oleh Pemprov ke Chodang itu dibawa kembali
ke tanah air, termasuk yang 4 yang masih di sana, karena passpornya masih di Imigrasi," katanya.
BACA JUGA : Batal Raih S1, Belasan Mahasiswa NTB di Korea Selatan Memilih Pulang
Ia menekankan, dari hasil verifikasi ke pihak Chodang University ditemukan adanya dugaan kesimpangsiuran informasi awal soal program percepatan S1 ini antara Chodang University dengan Pemprov NTB.
Kesimpangsiuran informasi ini yang menyebabkan program seolah berjalan tidak pasti.
Soal penghentian program, Imanuela mengatakan, pihaknya juga sudah bertemu dengan Direktur Kerjasama Pendidikan Luar Negeri Chodang University, Prof Im Jin Ho.
Chodang University juga sudah setuju untuk mengembalikan dana mahasiswa yang sudah sempat disetorkan Pemprov NTB.
"Jadi sepertinya ada informasi yang terkesan direkayasa oleh pihak Prof Jo, penghubung dalam program ini. Waktu kami sebut nama Prof Jo, itu Prof Im dari Chodang juga sempat kaget, karena mereka tidak mengenal Prof Jo," katanya.
BACA JUGA : Program Chodang Ide Siapa, Tanggungjawab Siapa?
Dari hasil verifikasi ke Korea Selatan, LPP NTB memastikan program pendidikan S1 di Chodang University ini tak mungkin dipaksakan berlanjut.
Menurutnya, solusi terbaik saat ini adalah menghentikan program, kemudian menarik seluruh mahasiswa pulang.
"Pulang semua dulu, kemudian tutup program ini. Lalu kita cari solusi terbaik untuk 35 orang peserta ini, baik 18 yang sudah berangkat dan juga 17 lainnya," tukas Imanuela.
Untuk hutang para peserta program, Imanuela menjelaskan, hal itu akan diselesaikan oleh Pemprov NTB yang saat ini tengah dirumuskan solusinya.
Sementara para peserta yang sudah terlanjur resign dari pekerjaan semula, juga akan diprioritaskan kejelasan nasib mereka.
"Kami janji untuk terus pantau, dari Pemprov juga Dikes dan RSUP sudah janji akan memprioritaskan mereka, bagi teman-teman yang resign. Tapi jumlahnya tidak banyak, karena sebagai besar kan fresh graduated," kata Imanuela. (*)
