CALON SEKDA NTB. Dra Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih MSi, saat memimpin upacara di kantor Gubernur NTB sebagai Plt Sekda Prov NTB awal Juni 2019 lalu. (Dok/Istimewa) |
MATARAM - Proses seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, terus berjalan. Dari sejumlah nama yang mendaftar ke Panitia Seleksi (Pansel), sosok Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih menjadi salah satu yang paling diperbincangkan.
Baiq Eva yang kini menjabat Assisten I Setda Provinsi NTB, menjadi satu-satunya Srikandi, perempuan yang maju dalam bursa Sekda NTB kali ini.
Rumors majunya Baiq Eva hanya sekadar pelengkap atau pemanis proses pemilihan Sekda, perlahan terkikis.
Belakangan kans Baiq Eva pun semakin membayangi Dr H Iswandi, penjabat Sekda yang disebut-sebut sebagai calon terkuat.
Dikonfirmasi keseriusannya, Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih menyatakan sangat serius untuk maju dan sangat siap lahir dan batin.
“Insya Allah, siap lahir batin. Intinya, sekali layar terkembang, surut kita berpantang,” tegasnya, Kamis (3/10) di Mataram.
Baiq Eva menegaskan, tekadnya maju dan memenangkan persaingan, terinspirasi dan termotivasi fenomena Sekda Provinsi dijabat perempuan dan berhasil di Provinsi Sumatera Utara.
“(Hanya) sebagai pemanis? ya nggak lah. Karena saya melihat sekelas Provinsi Sumatera Utara saja, bisa memandatkan seorang perempuan menjadi pimpinan ASN di Pemprov Sumut,” katanya.
Sekda Provinsi Sumut dijabat Hj R Sabrina, sosok perempuan cerdas dan berdedikasi. Hal inijuga membuktikan bahwa perempuan pun mampu menjalankan amanah tugas dengan baik.
"Jadi bisa dikatakan atau sebut saja kita belajar dari Sekda Prov Sumut tersebut,” tukasnya.
Tampilnya Baiq Eva sebagai, satu-satunya calon Sekda NTB perempuan, juga disambut positif berbagai kalangan.
Sebut saja Solidaritas Perempuan (SP) Mataram. Lembaga nirlaba jejaring Solidaritas Perempuan Nasional ini menilai tampilnya Baiq Eva bisa mewakili kesetaraan gender dalam kepemimpinan NTB.
"Kami rasa sudah saatnya, Sekda (NTB) dijabat perempuan," kata Ketua Badan Eksekutif SP Mataram, Eli Sukemi.
Meski tak ikut memutuskan hasil Pansel, kelompok perempuan di NTB menilai aspirasi mereka bisa didengar sebagai masukan.
Menurut Eli, Sekda NTB terpilih harus memiliki loyalitas, memahami visi misi politik kepala daerah, responsif gender, faham isu gender, ramah gender.
Pejabat utama yang memegang kebijakan administrasi pemerintahan di NTB diharapkan harus memahami persoalan perempuan, tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, paham persoalan buruh migran, dan tidak mendukung eksploitasi sumber daya alam.
"Dalam setiap kebijakannya juga harus memiliki program mendukung kesetaraan, program yang responsif gender," katanya.
Eli menegaskan, Sekda NTB ke depan harus bisa mengakomodir kesetaraan untuk Gender dan Inklusi (GESI).
"Kami rasa perlu juga, (Sekda) perempuan yang punya perspektif feminis, paham dan mengerti persoalan perempuan dan kelompok rentan. Sehinga mampu nemperjuangkan kepentingan dan kebutuhan GESI," tukasnya.
Solidaritas Perempuan (SP) Mataram merupakan bagian jejaring Solidaritas Perempuan Nasional.
Selama ini lembaga non profit ini bergerak di bidang pembinaan dan pendampingan advokasi untuk perempuan, termasuk buruh migran dan buruh tani perempuan.
Hingga Kamis (3/10) proses seleksi Sekda sudah memasuki tahap pelengkapan berkas persyaratan administrasi.
Kepala Sekretariat Pansel JPT Madya Sekda NTB, H Fathurrahman mengatakan, dari tujuh pelamar Sekda NTB, sudah ada lima yang telah melengkapi berkasnya.
“Mereka terdiri dari pak Iswandi, Bu Eva, Pak Husnul Fauzi, Pak Ridwansyah dan Lalu Gita Ariadi,” kata Fathurrahman.
Ia mengungkapkan beberapa berkas yang harus dilengkapi, antara lainnya seperti izin dari Gubernur, berkas sertifikasi, dan berkas administrasi lainnya.
Semua itu lanjut Fathur, harus dipenuhi oleh para calon paling lambat pada Jumat (4/10) nanti.
Fathur memaparkan, pada 7 Oktober, pihak Pansel sudah melakukan seleksi administrasi.
Tahapan selanjutnya disusul pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani.
"Bila prosesnya lancar maka ditargetkan 19 Oktober tim sudah bisa menyerahkan tiga nama kepada Gubernur," katanya.
Ia menegaskan, Pansel akan melakukan seleksi secara terbuka. Bahkan dilakukan pula uji public terhadap semua calon yang lolos. Termasuk memeprtimbangkan masukan dari masyarakat.
“Jadi kita akan berikan ruang bagi publik untuk memberikan masukan terkait para calon,” katanya. (*)