.jpg )
 |
| Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah. |
MATARAM - Gubernur NTB, DR H Zulkieflimansyah menegaskan proses seleksi Sekda NTB dilakukan secara objektif. Pertimbangan yang diambil selain hasil Pansel, juga penilaian kinerja Balance Score Card (BSC).
Hal ini diungkapkan Zulkieflimansyah, menyikapi dinamika "Sekda Rasa Pilkada" menyusul proses seleksi calon Sekda NTB.
"Jadi saya pastikan, saya nggak ada deal-deal tertentu dengan siapa pun (untuk soal Sekda). Nggak pernah saya bilang mau atau harus dengan calon yang ini atau itu. Semua objektif," tegasnya, dalam diskusi "Sekda NTB Idola" yang digelar M16 di De Lima Cafe, Mataram.
Menurut Zulkieflimansyah, soal Sekda ini berbeda dengan ketika dirinya memutuskan maju dalam Pilkada NTB, tahun lalu.
Saat itu, ia memang menginginkan berpasangan dengan Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, yang kini menjabat Wagub NTB.
"Kecuali waktu saya maju di Pilgub NTB, saya harus sama bu Rohmi, iya. Itu sejak awal saya minta, karena saya tahu bu Rohmi ini orangnya detil, rasional, dan lurus," katanya.
"Saya senang bekerja dengan orang yang mengerti detil, punya ketegasan sikap, dan integritas tinggi," sambungnya.
Gubernur Zul memaparkan, pemerintahan Zul-Rohmi saat ini mulai memberlakukan sistem penilaian kinerja berbasis Balance Score Card (BSC).
Jadi bukan hanya Sekda, Kepala OPD pun bisa dinilai kinerjanya dengan sistem BSC ini.
Dengan BSC ini, Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki dashboard yang mampu melihat kinerja Kepala OPD.
Penilaian kinerja akan terkategori hijau untuk baik, kuning untuk biasa saja, dan merah untuk kurang baik dan cenderung buruk.
"Nah untuk Kepala OPD misalnya. Kalau bulan ini merah, kemudian merah lagi sampai tiga kali berurut-turut, maka saya nggak peduli agamanya, apapun organisasinya, dia harus diganti," tegasnya.
Dengan sistem BSC ini kinerja akan diukur dengan baik dan standarnya terukur bukan berdasar like and dislike.
"Jadi kita punya sistem, dan objektivitas ini penting. Jangan sampai kita hidup di zaman baru tetapi pemikiran masih zaman lama," katanya.
Gubernur Zul menegaskan, siapa pun Sekda NTB nantinya, kalau jajaran OPD produktif dan diisi dengan jiwa-jiwa muda yang kreatif dan inovatif pasti semua program bisa berjalan dengan maksimal.
"Sebaliknya kalau kanal-kanal (OPD) ini nggak kita isi dan berjalan maksimal, saya pikir siapa pun Sekdanya juga nggak berpengaruh," tukasnya.
Jika BSC juga menjadi salah satu faktor pertimbangan Gubernur untuk menentukan tiga besar calon Sekda, bisa jadi calon yang saat ini menjabat Kepala OPD ikut terpengaruh.
Sebab, meskipun hasil tes Pansel baik, akan sia-sia jika rekam kinerja BSC mereka kuning atau bahkan merah.
Pekan ini Panitia Seleksi (Pansel) sudah bekerja dalam serangkaian test dan assesment kemampuan manajerial terhadao lima calon Sekda NTB.
Namun hingga Senin (21/10) tiga nama dari lima calon yang lolos seleksi Pansel belum diumumkan ke publik.
Lima pejabat yang sudah berkompetisi melewati sejumlah penilaian dari Tim Pansel Sekda NTB, antara lain Assisten I Setda Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si, Kepala Distanbun NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si, Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dan Assisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP.
Banyak spekulasi muncul terkait tiga nama yang akan diusulkan Gubernur Zul ke Kemendagri.
Sebuah harian lokal cukup besar terbitan NTB menggadang tiga nama itu ialah Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dan Assisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP.
Toh, saat dikonfirmasi Gubernur Zul membantah hal tersebut.
Pemikiran dan keputusan Gubernur Zul memang sulit ditebak dan diprediksi.
Seperti juga kalimat motivasi yang seringkali diucapkan Gubernur Zul ;
"Jangan sampai kita hidup di zaman baru tetapi pemikiran masih zaman lama,". (*)
