.jpg )
 |
| Muhammad Jayadi. |
MATARAM - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PWNU) NTB mendesak Pemprov dan Panitia Seleksi (Pansel) Sekda NTB melakukan proses seleksi calon Sekda secara profesional, transparan, dan akuntable.
Pansel juga diminta bersikap netral dan tidak memihak calon tertentu atas kepentingan kelompok tertentu.
"Panitia seleksi harus menunjukkan netralitas dan akuntabilitasnya dalam menjalankan seluruh proses dan tahapan seleksi. Kami juga meminta Pansel untuk membuka secara transparan seluruh tahapan seleksi, baik secara langsung dengan mengundang masyarakat maupun membuka proses seleksi melalui media massa, yang menjadi bagian dari upaya memenuhi unsur keterbukaan informasi sebagai hak masyarakat untuk tahu," kata Ketua Lakpesdam PWNU NTB, Muhammad Jayadi, Rabu (8/10) di Mataram.
Menurutnya, proses seleksi yang terbuka semacam ini akan melahirkan sosok Sekda NTB yang memenuhi kualifikasi, terjamin kualitas dan akuntabilitasnya sebagai pimpinan tertinggi ASN di tingkat Provinsi NTB.
Ia menegaskan, dalam era keterbukaan ini proses penyusunan dan penentuan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, harusnya dilakukan secara terbuka, jujur, professional dan akuntabel.
"Cara-cara yang tidak transparan serta kental aroma politik kepentingan tidak boleh dilakukan, lebih-lebih yang terkait dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya Sekda NTB," katanya.
Disamping itu, Lakpesdam PWNU tidak menghendaki, proses politik lebih mendominasi proses penentuan calon Sekda NTB, yang akan berdampak pada independensi serta netralitas Sekda terpilih dalam menahkodai dan memimpin para ASN. Sebab dikhawatirkan, akan berpengaruh pula bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara dan pelayan masyarakat, yang akan menjadi tidak maksimal.
Jayadi juga meminta para legislator di DPRD NTB untuk menjalankan fungsi kontrolnya, dan memastikan proses seleksi tidak ada permainan, baik di tingkat Pansel, prosedur, maupun track record para calon Sekda.
"Jangan sampai proses seleksi menyalahi kaidah dan prosedur sebagaimana yang sudah ditentukan. Disamping para legislator, masyarakat juga harus bersuara dan berpartisipasi melakukan pengawasan," tegasnya.
Proses transparansi menurut Jayadi, juga perlu dilakukan untuk profil masing-masing calon Sekda, baik prestasi-prestasinya maupun rekam jejak masa lalunya bisa diduga pernah tersangkut masalah etika atau pun dugaan pelanggaran hukum.
"Jadi harus dibuka semua, jangan ada yang ditutupi agar masyarakat juga tahu siapa saja dan bagaimana para calon Sekda NTB ini," katanya. (*)
