.jpg )
 |
| Bambang Mei Finarwanto. |
MATARAM - Iklim yang demokratis sangat penting bagi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini dikatakan Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram Bambang Mei Finarwanto.
Menurut pria yang akrab disapa Didu, konsep demokrasi memberikan ruang yang besar bagi publik mengawal program-program pembangunan yang sedang dilakukan di NTB.
Oleh karenanya, kata Didu, pemimpin di NTB yang juga dipilih berdasarkan pesta demokrasi perlu memiliki komitmen dalam menjaga iklim demokratis di NTB.
Didu menilai, pemerintahan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah atau Zul-Rohmi memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawal program pembangunan.
"Zul-Rohmi cukup demokratis dan tidak anti-kritik, itu merupakan modal yang bagus dalam pembangunan di NTB sekaligus menaikkan indeks demokratisasi dan transparansi ,"ujarnya, Selasa (15/10) di Mataram.
Zul-Rohmi, kata Didu, juga tidak tampak canggung dalam berinteraksi dengan masyarakat, baik secara langsung lewat program jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi setiap Jumat atau lewat akun media sosial (medsos).
"Sudah mau berinteraksi dan mendengarkan keluhan atau aspirasi lewat medsos itu langkah yang inovatif," kata Mantan Direktur Walhi NTB dua periode ini.
Meski begitu, Didu berharap Zul-Rohmi tidak mengabaikan peran media arus utama (mainstream) baik cetak maupun media online.
Pasalnya, kata Didu, media arus utama masih menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mencari informasi yang valid dan kredibel.
Didu menambahkan, interaksi kepala daerah dengan masyarakat lewat media sosial merupakan ikhtiar yang baik dan langkah awal dalam proses keterbukaan informasi kepada publik.
Didu berharap upaya transparasi dan keterbukaan informasi yang dilakukan Zul juga diikuti oleh para kepala dinas dengan menghadirkan informasi yang aktual dan informatif.
"Sudah saatnya para kepala dinas lebih membuka diri, menyampaikan progres program kepada publik secara berkala," imbuhnya.
Didu berharap interaksi Zul-Rohmi melalui medsos atau berjumpa langsung dengan masyarakat terus dilakukan secara berkesinambungan.
"Dari pertemuan dan aspirasi secara langsung, masyarakat tentu merasa lebih lega jika keluhannya bisa didengar secara langsung," tukasnya. (*)
