.jpg )
 |
| Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah NTB, Taufiq Dwi Nurcahyo. |
MATARAM - PLN Wilayah NTB mulai melakukan pemadaman listrik bergilir di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, sejak beberapa pekan terakhir.
Masyarakat Lombok harus bersabar dan beradaptasi dengan kondisi "byar-pet" ini, paling tidak hingga akhir Desember mendatang.
Kapasitas pembangkit listrik PLN di Lombok sekitar 270 Mw, kini susut sebanyak 47 Mw menjadi sekitar 223 Mw.
Penyusutan terjadi karena pemeliharaan peralatan di sejumlah pembangkit, dan juga pengaruh kemarau panjang.
Sementara beban puncak rata-rata meningkat sejak dua bulan terakhir dari 225 Mw menjadi 259 Mw.
"Daya mampu kami saat ini sekitar 223 Mw dan beban puncak 259 Mw. Sehingga kita mengalami kekurangan daya saat beban puncak sebanyak 36 Mw. Ini yang membuat pemadaman bergilir dilakukan," kata Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah NTB, Taufiq Dwi Nurcahyo, Senin (11/11) di Mataram.
Taufiq menjelaskan, menyusutnya kapasitas daya mampu PLN sistem Lombok terjadi karena ada pemeliharaan di Unit PLTD Paok Motong, Lombok Timur, PLTD Ampenan, Kota Mataram, dan PLTU Jeranjang, Lombok Barat.
Kemarau panjang yang menyebabkan turunnya debit air juga mempengaruhi kinerja 9 PLTMH di Lombok Utara dan Lombok Timur.
"Pemeliharaan di unit PLTD dan PLTU, juga menurunnya kapasitas PLTMH karena kemarau panjang, itu menyebabkan total susut daya kita sebesar 47 Mw," katanya.
Sementara, meningkatnya beban puncak dua bulan terakhir, disebabkan pertumbuhan pelanggan baru, dan juga faktor cuaca panas belakangan ini.
Menurut Taufiq, pertumbuhan pelanggan baru sepanjang 2019 hingga Oktober rata-rata mencapai 8 ribu perbulan. Secara komulatif pertumbuhan mencapai 80 ribu dalam 10 bulan terakhir.
"Selain itu, faktor suhu yang panas membuat lebih banyak masyarakat yang menggunakan AC di malam hari, yang juga menyumbang peningkatan beban puncak," katanya.
Atas nama PLN, Taufiq menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Lombok atas pemadaman bergilir yang menyebabkan ketidaknyamanan.
Ia menjelaskan, kondisi ini akan berangsur pulih bertahap mulai pertengahan November ini, dan akan kembali normal setidaknya sampai akhir Desember 2019.
Menurutnya, pemeliharaan PLTU Jeranjang seharusnya sudah dilakukan Agustus lalu. Bersamaan dengan itu PLN NTB berharap Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas dan Uap (PLTMGU) Lombok Peaker yang tengah dibangun di Ampenan, Kota Mataram, bisa beroperasi pertengahan tahun ini.
"Tapi karena jadwal mundur, PLTMGU Lombok Peaker sebesar 150 Mw baru bisa operasi akhir Desember ini atau awal Januari 2020. Sementara PLTU Jeranjang yang sempat kita tahan pemeliharaannya sejak Agustus, itu harus segera masuk pemeliharaan," jelasnya.
Protes Pelanggan
Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN NTB menuai protes dari sejumlah masyarakat.
Ketua Gapeksindo NTB, H Bambang Muntoyo melalui kuasa hukumnya Baharudin SH, bahkan berencana untuk melayangkan surat Somasi.
Bambang juga menyatakan akan membawa masalah ini ke ranah hukum, agar diusut oleh aparat penegak hukum, baik Polda NTB maupun Kejaksaan Tinggi NTB.
“Kita sudah siapkan semua bahan untuk layangkan surat Somasi ke PLN Wilayah NTB. Kita juga akan dorong APH untuk mengusut tuntas, ada apa dibalik pemadaman ini,” katanya.
Pengusaha Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) ini mengaku menderita kerugian cukup besar akibat pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN.
Pasalnya, akibat pemadaman bergilir beberapa mesin SPPBE miliknya juga rusak dan harus menjalani perbaikan karena rusak akibat listrik mati mendadak.
Apalagi suku cadang peralatan SPPBE tidak dijual di NTB, melainkan harus dipesan dari Surabaya atau impor dari luar.
“Hampir setiap hari selalu ada pemadaman bergilir, alasannya perbaikan jaringan. Ini kan kita dirugikan, dan pelanggan lainnya juga pasti merasa dirugikan," katanya.
Ia menyayangkan sikap PLN yang seolah tak mau memahami nasib pelanggan.
"Jika PLN beralasan mesin pembangkitnya rusak atau sudah tidak layak pakai, kenapa tidak diganti mesin baru saja ? justru bisa lebih menghemat biaya bagi PLN. Jangan sampai PLN hanya akal-akalan yang patut diduga demi keluarkan biaya perbaikan. Padahal kenyataannya tidak ada yang diperbaiki atau PLN kekurangan daya sehingga diadakan pemadaman bergilir,” ujarnya. (*)
