.jpg )
 |
| Taopik Hidayat. |
MATARAM - Mendekati Pilkada serentak 2020 ini, Politik di NTB kian menghangat. Bakal Calon Kepala Daerah yang akan ikut kontestasi Pilkada di Kota Mataram, Loteng, KLU, Sumbawa, KSB, Bima dan Dompu jauh-jauh hari mulai memanaskan mesin politiknya dalam meraih simpati pemilih.
Issue menarik belakangan ini adalah soal Pilkada Kabupaten Sumbawa yang cukup menyita netizen ramai-ramai berkomentar.
Tokoh muda NTB, Taopik Hidayat mengungkapkan ketika dirinya ditanya soal Pilkada Sumbawa tentang komentar Ketua DPD Partai Demokrat NTB Mahally Fikri yang berniat mengusung Husni Jibril maju sebagai calon Bupati melalui partai Demokrat.
"Saya kira kita menghargai apa yang dikatakan oleh pak Mahally di media belakangan ini, maksud beliau baik, mau mengusung pak Husni Djibril (Petahana) untuk maju kembali sebagai Calon Bupati Sumbawa menggunakan Partai Demokrat, namun saya menyayangkan komentar-komentar beliau justru semakin memperkeruh suasana antara PDIP NTB dan pak Husni Djibril yang notabene masih menjadi petahana dan merupakan kader terbaik PDIP," kata Opik kerab pria ramah ini disapa.
Opik menyebut Husni itu bukan kader kerupuk, yang baru kena air langsung melempem.
"Beliau kader inti PDIP NTB yang nggak perlu digituin oleh pak Mahally. Jika beliau mau mengusung pak Husni, Silahkan usung saja, itu hak partai politik mana saja, namun jangan seolah-olah memanfaatkan suasana sensitif antara PDIP NTB dan pak Husni untuk ikut mencampuri urusan Rumah Tangga Partai Lain, saya kira ini kurang elok," terang politisi muda moncong putih ini.
Ketua KNPI Lombok Timur ini menyarankan Mahally Fikri untuk tidak nimbrung dan menghabiskan waktu ikut campur beropini soal kader partai lain.
"Apalagi jika ikut nimbrung terlalu dalam soal PDIP dan pak Husni, lebih baik pak Mahally urus Ijazah Paket C-nya yang sempat heboh beberapa bulan yang lalu," sambungnya ketus.
Taopik meminta Mahally Fikri untuk menjelaskan kepada publik terkait Ijazah Paket C tersebut agar publik tau informasi yang sebenarnya, sehingga tidak terkesan ditutup-tutupi.
"Beliau adalah pejabat publik, apalagi ditengah era keterbukaan seperti ini, kita akan salut jika pejabat publik transparan dalam memberikan informasi umum kepada masyarakat," ujarnya.
Lebih jauh Taupik juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut asal usul ijazah tersebut agar tak berpolemik terus.
"Usut saja biar clear and clean," tegasnya.
Kepada para tokoh partai politik Opik mengingatkan untuk memberikan pendidikan politik yang baik dalam masa Pilkada Kabupaten/Kota serentak di NTB yang masih menyisakan waktu tujuh bulan ini kepada generasi muda agar menjadi tauladan yang baik.
"Para tokoh partai seharusnya memberi pendidikan politik yang baiklah, mumpung perhelatan masih tujuh bulan lagi, seharusnya dimanfaatkan dengan baik untuk memberi pelajaran politik yang baik bagi masyarakat terutama bagi generasi mudah kedepan," pungkasnya. (*)
