.jpg )
 |
| Kerjasama HKTI dan Kementan RI ditandatangani di Hotel Santika, Mataram. |
MATARAM – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB tandatangani kerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Kamis (20/2) di hotel Santika, Mataram, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).
Kerjasama tersebut ditujukan untuk mewujudkan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu petani, khususnya untuk peningkatan kapasitas produksi dengan dana bantuan yang tidak memberatkan.
"Dengan kehadiran Ibu Direktur Pembiayaan KUR ini akan bisa disalurkan melalui Bank NTB Syariah, sehingga bisa betul-betul menyentuh masyarakat kita,” Ketua DPD HKTI NTB, H. Rumaksi, SI. SH.
HKTI NTB sendiri sampai saat ini telah mengakomodir 26 kelompok dengan total anggota mencapai 1.600 orang lebih petani.
Program KUR sendiri diharapkan dapat segera menyentuh kelompok tersebut, khususnya untuk 11 kelompok yang tengah diverifikasi.
Diterangkan Rumaksi salah satu masalah penyaluran dana bantuan selama ini adalah survei calon petani-calon lokasi (CPCL) yang seringkali dimanipulasi.
Untuk itu, HKTI berperan sebagai penjamin kelompok-kelompok tani yang ada dengan persyaratan survei berdasarkan hamparan wilayah tanam petani sendiri.
"Jadi kalau dia menanam bawang putih, itu benar-benar sedang menanam bawang putih,” ujarnya.
Menurut Wakil Bupati Lombok Timur tersebut, masalah lainnya yang sering dialami petani di NTB adalah pemasaran pasca panen.
Dimana hasil produksi seringkali tidak terserap atau mangalami lonjakan harga.
Mengatasi hal tersebut, HKTI NTB telah menunjuk optaker atau pengepul yang akan menyerap seluruh hasil produksi petani NTB.
Nanti optaker itu yang akan mengambil semua hasil bawang putih dan jagung, sehingga petani tidak perlu lagi memikirkan pemasaran setelah panen,” ujarnya.
Rumaksi, menyebut pihaknya mengharapkan pemerintah tidak perlu lagi khawatir menyalurkan program bantuan seperti KUR dan lain-lain.
Mengingat seluruh upaya yang dilakuakn adalah untuk menjamin peningkatan kualitas produksi, penyerapan hasil produksi petani, hingga penyaluran dana bantuan yang tidak merugikan baik pemerintah maupun petani.
Direktur Pembiayaan PSP Kementan RI, Indah Megawati, menerangkan kerjasama yang dijalin Kementan RI dengan HKTI NTB merupakan langkah strategis untuk mensukseskan program pemerintah terkait pertanian. Khususnya penyaluran KUR senilai Rp50 triliun ke seluruh provinsi di Indonesia.
"Tahun 2020 ini penyaluran KUR yang sudah berjalan khusus untuk pertanian itu sudah sekitar Rp 2 triliun,” ujar Indah.
Di NTB sendiri jumlah anggaran untuk program KUR disebut telah mencapai Rp500 miliar, dengan penambahan Rp500 miliar dalam waktu dekat sehingga totalnya mencapai Rp1 triliun.
Terpisah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank NTB Syariah, Ferry Satrio, menyebut kerjasama yang dijalin HKTI NTB dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan PSP Kementan RI merupakan sebuah trobosan.
"HKTI terus mencari solusi untuk anggotanya,"ujar dia.
Berdasarkan catatan Bank NTB Syariah, sejak menandatangani MoU kerjasama bantuan pendanaan bagi petani HKTI NTB telah mengajukan 11 kelompok yang masuk dalam program tersebut dengan total anggota mencapai 738 orang.
Jumlah tersebut dari total rekomendasi yang mencapai 313 kelompok tani.
Hal itu disebut Ferry merupakan bukti keseriusan HKTI NTB dalam melakukan verifikasi dan menjamin kelompok tani yang berhak menerima program.
"Kami sangat terbantu dengan ini. Sasaran kami (menyalurkan dana bantuan) Rp5,3 miliar sudah ready,” ujar Ferry.
HKTI NTB sendiri telah mengajukan tiga kelompok tambahan dengan total anggota mencapai 241 orang petani pada Maret 2019 lalu.
Walaupun begitu, seluruh program tersebut untuk awal 2020 disebut masih menunggu kondisi cuaca, Dimana para petani memutuskan untuk menunda proses tanam mempertimbangkan cuaca.
Mudah mudahan kerjasama yang telah ditandatangani oleh Kementan dan HKTI NTB ini menambah semangat, tutupnya. MP/Abdul Rahim
