.jpg )
 |
| Komisaris ITDC H Irzani MSi. (Ist) |
MATARAM - Komisaris PT Indonesia Tourism Development Corporate (ITDC), H Irzani mengatakan, jajaran ITDC akan berupaya maksimal dalam percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, di Lombok Tengah, NTB.
Apalagi, KEK Mandalika sudah ditetapkan sebagai satu dari lima kawasan pariwisata superprioritas nasional, dan akan menjadi tuan rumah MotoGP 2021 mendatang.
"Sesuai arahan Presiden Jokowi, kan Mandalika ini masuk sebagai salah satu destinasi superprioritas, ya kita harus maksimal untuk pembangunannya," kata Irzani, Selasa (18/2) di Mataram.
H Irzani resmi menjabat sebagai salah satu dari empat Komisaris ITDC, Jumat (14/2) usai pelantikan dan menerima Surat Keputusan di Jakarta. Irzani menggantikan posisi Komisaris sebelumnya, H Lalu Gita Aryadi yang kini sudah menjadi Sekda NTB.
Menurut Irzani, jabatan sebagai Komisaris ITDC ini merupakan amanah sekaligus penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan juga masyarakat NTB. Sehingga harus dijalankan dengan sebaik mungkin demi kepentingan daerah ini.
"Ya saya anggap ini amanah. Karena ini amanah dan penugasan maka saya harus maksimal untuk kepentingan daerah," katanya.
Ia memaparkan, dalam arahan Presiden yang disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama menekankan agar empat Komisaris ITDC termasuk Irzani bisa bekerja keras mewujudkan percepatan pembangunan KEK Mandalika.
Para Komisaris diminta agar meningkatkan percepatan tiap tahapan pembangunan sesuai proyeksi yang sudah ditargetkan.
"Percepatan pembangunan, itu yag menjadi penekanan," katanya.
KEK Mandalika yang akan menjadi lokasi MotoGP 2021, saat ini dalam proses pembangunan sirkuit terbuka untuk event sport internasional tersebut. Selain itu, sejumlah investor juga terus bergerak membangun fasilitas penunjang terutama untuk sarana amenitas, hotel dan villa i sekitar kawasan.
Irzani mengakui, beberapa kendala yang masih terjadi adalah klaim-klaim masyarakat terhadap objek lahan di kawasan KEK Mandalika. Masalah ini juga sempat dibahas khusus di jajaran Komisaris dan para Direksi.
"Soal klaim lahan kemarin sempat dibahas khusus. Karena ini jadi salah satu kendala percepatan. Tapi Komitmen ITDC sudah jelas, asal semua (klaim) itu sesuai dan taat aturan perundang-undangan pasti akan wajib dibayar," katanya.
Sebaliknya, papar dia, jika klaim hanya didasarkan pada pengakuan sepihak dan belum ada putusan pengadilan maka ITDC tidak mungkin melakukan pembayaran.
Hanya saja, papar dia, selama ini beberapa klaim lahan masyarakat hanya berdasarkan sporadik dan klaim yang diduga sepihak. Ia menilai, masalah ini terjadi karena selama ini masyarakat tidak menyampaikan langsung ke ITDC tetapi melalui perwakilan-perwakilan yang berjenjang.
"Misalnya masyarakat mengaku punya lahan, dia sampaikan ke orang lain, dan orang lain itu ke yang lain lagi baru kemudian sampai ke ITDC. Ini kan jadi nggak ketemu," katanya.
Selain itu, sejumlah objek yang diklaim juga ditemukan ternyata dalam satu objek bisa 5 sampai 7 alas hukum berupa sporadik.
"Jadi ada sporadik diatas sporadik dalam objek yang sama. Ini kan nggak mungkin bisa dilayani ITDC," katanya.
Menurut Irzani, ke depan pihaknya akan memprioritaskan langkah untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dan segenap elemen.
"Ya agenda utama kita luruskan pemahaman dari masyarakat, teman teman kelompok LSM. Artinya kalau yang mereka perjuangkan memang benar ya kita apresiasi dan dukung, namun sebaliknya kalau keliru ya kita luruskan," katanya.
Irzani yang juga pernah menjadi Tim Penyelaras Gubernur di zaman Gubernur TGB M Zainul Majdi menilai, selama ini ada masalah-masalah yang belum terkomunikasikan secara komprehensif antara masyarakat dengan ITDC selaku pengelola KEK Mandalika.
Sehingga pihaknya akan memulai dengan turun ke lapangan dan membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar KEK Mandalika.
"Kita harus bangun silahturahmi, ada masalah kita bertemu dan bicarakan. Budaya kita di NTB kan yang penting komunikasi, karena dengan silahturahmi dan komunikasi yang baik tentu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan," katanya.
Ia menambahkan, pembangunan Pariwisata harus didukung dengan keamanan dan kenyamanan. Selain itu juga diperlukan sinergitas antar stakholders kepariwisataan yang ada.
"Saya akan prioritaskan silahturahim dan ajak bicara seluruh elemen masyarakat, bahwa KEK Mandalika ini milik kita semua, bukan hanya milik orang perorang. Sehingga sama-sama kita dukung pengembangannya, dan nawaitu kita membangun agar masyarakat NTB ini harus bisa menikmati dan tidak hanya menjadi penonton saja," katanya.
Irzani mengaku optimistis, dengan komunikasi yang terbangun dan pemahaman bersama yang baik tentang pembangunan KEK Mandalika ini, maka destinasi superprioritas nasional yang menjadi kebanggaan Provinsi NTB akan segera terwujud. (*)
