.jpg )
 |
| Anggota DPR RI, H Suryadi Jaya Purnama. |
JAKARTA - Anggota DPR RI Dapil Lombok, H Suryadi Jaya Purnama atau yang lebih dikenal dengan SJP meminta Pemerintah Pusat Prioritaskan Infrastruktur Pendukung KEK Mandalika seperti Pembangunan jalan nasional Pelabuhan Lembar-Labuhan Haji dan DAM Mujur di Lombok Tengah pada rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan dan PUPR pada (Rabu/05/20).
Dalam rapat kerja tersebut membahas hal terkait pengembangan 5 Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN) yang menjadi prioritas pembangunan Nasional. Salah satunya adalah kawasan Pariwisata Mandalika, selain Danau Toba, Borobudur, Labuhan Bajo dan Bintan.
Dari 5 KSPN prioritas itu, ternyata Kawasan Mandalika mendapatkan kucuran dana paling sedikit, sekitar 683,2 Miliar. Dibandingkan dengan Borobudur yang mencapai 1,2 Triliun. Padahal, dalam waktu dekat, kawasan Mandalika sedang bergegas menyambut banyak event, baik skala nasional maupun internasional. Termasuk event Moto GP 2021.
Melihat dan membaca hal itulah, Anggota DPR RI F-PKS Dapil Pulau Lombok, Suryadi Jaya Purnama, mempertanyakan minimnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat terkait pengembangan kawasan Mandalika ini. Sebab, besaran kebutuhan untuk pengembangan kawasan tidak sebanding dengan anggaran yang disediakan.
SJP juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait pengembangan kawasan Mandalika ini. Seperti contoh, pemerintah Pusat melalui kementerian PUPR merencanakan akan merevitalisasi bendungan Panganan di Lombok Tengah yang lokasinya cukup jauh dengan kawasan Mandalika, disamping juga aliran airnya selama ini didistribusikan ke Kabupaten Lombok Barat.
"Yang paling strategis untuk mendukung penyediaan air bersih di kawasan Mandalika adalah Bendungan Mujur. Karena kawasan ini letaknya paling dekat, juga membutuhkan pembiayaan yang tidak terlalu besar," kata Suryadi.
Hal lain juga yang ditagih Mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini ialah janji Presiden Jokowi untuk membangun jalan Nasional yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, dengan Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur. Karena hal tersebut telah dijanjikan Presiden saat berkunjung ke Lombok beberapa waktu lalu.
"Kenapa kemudian dalam rencana pengembangan KSPN Mandalika ini, tidak masuk dalam prioritas pembangunan," tukas dia.
Tidak hanya itu, SJP juga mengingatkan Pemerintah Pusat terkait jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Timur.
"Jangan lupa, kabupaten Lombok Timur adalah kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di NTB. Tapi, jalan raya yang menghubungkan antara kawasan Mandalika dengan kabupaten ini, sangat sempit," ujar SJP.
Suryadi juga mengapresiasi langkah Pemerintah pusat yang menelurkan kebijakan pengembangan KSPN ini. Sebab selama ini, pembangunan infrastruktur terlalu berfokus di pulau Jawa.
"Jika teman-teman mempermasalahkan 5 KSPN prioritas ini dengan alasan ketimpangan, maka saya katakan justru inilah jawaban dari ketimpangan pembangunan infrastruktur di masa lalu. Karena selama ini, pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa kurang dimaksimalkan," katanya.
