.jpg )
 |
| DEKLARASI TALIWANG. Wakil GUbernur NTB Dr Hj Sitti Rihmi Djalilah menyaksikan penandatanganan Deklarasi Taliwang di sela rangkaian AHL Basno NTB di Kertasari, Taliwang, Sumbawa Barat. |
SUMBAWA BARAT - Komitmen dan dukungan 10 daerah Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendukung program Buang Air Besar Sembarang Nol (Basno) di daerah ini, dituangkan melalui Deklarasi Taliwang yang dibacakan dalam rangkaian kegiatan Advocacy Horisontal Learning (AHL) Basno NTB, Rabu (4/3) di pantai Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat.
Lima point Deklarasi Taliwang yang dibacakan oleh Bupati Sumbawa Barat Ir H Musyafirin, antara lain menekankan bahwa para Bupati dan Walikota menyatakan komitmen bersama untuk mewujudkan pencapaian Basno di daerah masing-masing untuk mewujudkan tercapainya Basno NTB di tahun 2023.
Kedua, Pemda Kabupaten dan Kota juga berkomitmen mendukung dengan regulasi, program, dan anggaran bagi pengelolaan limbah domestik di daerah masing-masing.
Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta serta mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif seperti Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk pembangunan sarana dan prasarana sanitasi sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Keempat, para Bupati dan Walikota menyerukan pada Pemprov NTB untuk segera merealisasikan dukungan kebijakan, strategi, dan anggaran untuk pencapaian Basno menuju akses sanitasi aman di NTB.
Dan kelima, para Bupati dan Walikota menuntut realisasi komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDG) serta terus mendorong sinergitas pusat dan daerah dalam mewujudkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Nasional menuju sanitasi aman.
Deklarasi Taliwang kemudian ditandatangani bersama para Bupati dan Walikota disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah.
AHL merupakan forum tahunan yang diselenggarakan AKKOPSI (Aliansi Kota dan Kabupaten Peduli Sanitasi Indonesia) untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi di Indonesia. Kegiatan didukung Kementerian Kesehatan, Unicef, dan Mitra Samya.
Forum AHL di Sumbawa Barat dihadiri Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Kirana Pritasari, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Sumbawa Barat, Musyafirin, dan sejumlah Bupati dan Walikota anggota AKKOPSI.
Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Kirana Pritasari mengatakan,
forum AHL merupakan wadah advokasi dan sharing pengalaman setara antar daerah Kabupaten dan Kota, dalam hal pencapaian akses sanitasi aman di daerah.
Akses sanitasi ini berkaitan dengan kemampuan daeran menekan buang air besar sembarangan (BABS) atau yang secara global disebut Open Defecation Free (DFO).
"Dalam AHL kali ini, pengalaman Bupati Sumbawa, Bupati Pinrang dan Bupati Pringsewu bisa diikuti oleh Bupati dan Walikota yang lain, sehingga bisa mencapai ODF di masing-masing daerah," katanya.
Kirana mengatakan, capaian ODF dan akses sanitasi aman sangat mempengaruhi dejarat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Sebab, bisa dipastikan sanitasi yang buruk akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan bagi masyarakat.
"Perilaku pola hidup sehat dan budaya lingkungan bersih menjadi dua point penting dalam penentuan derajat kesehatan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang bagus pun akhirnya tidak mampu mengangkat derajat kesehatn masyarakat selama akses sanitasi masih belum maksimal," katanya.
Menurutnya, saat ini indeks akses sanitasi nasional berkisar 78 persen. Namun untuk jumlah Desa ODF baru sekitar 30,68 persen. Hal ini menunjukan, tantangan besar Indonesia saat ini adalah bagaimana masyarakat punya sarana dan akses sanitasi serta bagaimana menumbuhkan perilaku sehat.
"Partisipasi masyarakat dan kesadaran hidup sehat ini penting untuk terus ditingkatkan, setidaknya jangan buang air besar sembarangan," katanya.
Kirana mengatakan, peran AKKOPSI sebagai assosiasi pimpinan daerah peduli sanitasi menjadi penting dan sudah menunjukan kiptahnya dalam pembangunan kesehatan.
Ia juga mengapresiasi kegiatan AHL Basno NTB yang menerbitkan komitmen kepala daerah dalam Deklarasi Taliwang di Sumbawa Barat.
Menurutnya, dengan komitmen bersama Bupati dan Walikota di NTB diharapkan Provinsi NTB bisa lebih cepat meraih Basno secara penuh.
"Saat ini Provinsi yang ODF baru satu yakni Yogyakarta. Kalau NTB bisa dimulai dari Sumbawa Barat, kemudian dengan komitmen ini menyusul daerah yang lain kami rasa NTB bisa menyusul Yogyakarta," katanya.
Apalagi, tambah Kirana, dengan pimpinan daerah yang punya komitmen sangat kuat dan leadership yang jelas seperti Gubernur Dr H Zulkieflimansyah dan Wagub Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, saat ini Pemerintah Pusat dan Provinsi terus berkolaborasi dalam mendorong Kabupaten/kota di Indonesia, khususnya di NTB untuk lebih peduli pada persoalan mendasar masyarakat, terutama persoalan ketersediaan air bersih, sanitasi layak dan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya mewujudkan ODF 100 persen di seluruh kabupaten/kota se-NTB. Akselerasi program unggulan seperti Revitalisasi Posyandu, Zero Waste dan perbaikan kerusakan lingkungan, diyakini sebagai kunci dari suksesnya ODF di NTB.
Wagub Rohmi mengatakan, dengan memulai dari skala terkecil namun memiliki dampak besar, maka banyak persoalan kesehatan dan masalah sosial akan dapat ditangani mulai dari tingkat Dusun.
"Termasuk mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan prilaku tidak buang air besar sembarangan," ujarnya.
Dari 7.300 Posyandu yang ada di NTB, saat ini 1.300 telah menjadi Posyandu Keluarga. Ia optimis tahun 2023 semua Posyandu di NTB bisa menjadi posyandu keluarga.
"ODF sangat erat hubungannya dengan stunting, oleh karena itu, mari kita dukung dan sama-sama kita perjuangkan ODF 100 persen di kabupaten/kota di NTB," katanya. (*)
