.jpg )
 |
| Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah saat memberikan arahan dalam kegiatan MKKS di Lombok Utara. |
LOMBOK UTARA - Kepala Sekolah di NTB diingatkan untuk tidak sampai terlibat dalam kegiatan politik, apalagi mendukung calon tertentu dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang.
"Kepala Sekolah jangan berpolitik, jangan jadi tim sukses (calon tertentu). Iya kalau jagoan kita menang, kalau kalah malah repot. Kembalikan marwah Kepala Sekolah seperti dulu, yang patut digugu dan ditiru," kata Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, saat memberi arahan dalam kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK, dan SLB Negeri sewilayah Pulau Lombok, Sabtu (14/3) di Lombok Wildlife Park, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara.
Memasuki suhu politik yang menghangat menjelang tahapan Pilkada Serentak, Gubernur Zul menekankan agar para Kepala Sekolah menjalankan tugas dan fungsi jabatan mereka secara profesional.
"Harus profesional saja, jangan berpolitik apalagi mendukung salah satu calon," katanya.
Gubernur Zul mengatakan, meski dilarang berpolitik dan mendukung calon tertentu, para Kepala Sekolah juga tidak dianjurkan anti politik. Sebab, program pendidikan dan pembangunan sektor pendidikan pun erat kaitannya dengan kebijakan politik.
"Kalau ada orang politik yang datang, ya terima saja sebagai sahabat. Kerja profesional dan netral, tapi jangan anti politik juga," katanya.
Kegiatan MKKS SMA, SMK, dan SLB Negeri sewilayah Pulau Lombok, itu dihadiri Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr H Aidi Furqan, para Kabid Dinas Dikbud, dan sekitar 200 kepala sekolah SMA, SMK dan SLB sepulau Lombok.
Gubernur Zul berharap pertemuan itu bisa merumuskan program-program pendidikan yang selaras dengan program merdeka belajar.
Menurutnya, para Kepala Sekolah harus mulai memiliki wawasan kekinian, berani membangun inovasi dan kreativitasnya. Dan yang utama, para Kepala Sekolah juga harus lebih dulu mengimplementasikan bekerja dengan merdeka tanpa tekanan, termasuk tekanan politis.
"Jangan kerja karena takut atau berharap pujian dari Kabid atau Kadis, karena Kabid dan Kadis bisa diganti, dimutasi. Bagaimana bisa memperjuangkan Merdeka Belajar kalau kepala sekolah belum (merasa) merdeka. Bekerja dan mengaharapkan ridho Allah saja, itu sederhana tapi benar-benar merdeka," katanya.
NTB Menuju Merdeka Belajar
Dalam pertemuan itu Gubernur Zul ingin meyakinkan bahwa pemerintahannya menempatkan seseorang dalam jabatan tertentu termasuk Kepala Sekolah berdasarkan prestasi dan capaian kinerja, bukan berdasar afiliasi politik dan pengaruh tekanan-tekanan.
"Kalau ada bapak ibu, kepala sekolah yang ditekan (pihak tertentu), sampaikan ke saya. Kami sangat terbuka. Kalau memang sudah bekerja dengan berharap ridho Allah semata, InsyaAllah tidak akan ada yang bisa mendzolimi," tukasnya.
Menurutnya, Lombok Wildlife Park yang dijadikan lokasi pertemuan juga sekaligus memberi pesan bahwa Kepala Sekolah harus benar-benar merdeka dalam bekerja.
Mereka bisa merumuskan ide dan gagasan pembangunan pendidikan, sambil berwisata.
"Jangan sampai kita (berusaha) membahagiakan wistawan saja, sementara para Kepala Sekolah nggak pernah berlibur. Nggak ada ceritanya mendidik orang bahagia, kalau kita sendiri nggak bahagia. Nggak mungkin kita mencapai merdeka belajar, tanpa kepala sekolah yang merdeka," katanya.
Gubernur Zul juga menyarankan agar kegiatan serupa juga digelar di kawasan wisata lainnya ke depan. Misalnya saja di Resort Selong Selo di Lombok Tengah.
Resort di ketinggian ini memanjakan mata untuk memandang keindahan pantai di selatan Lombok, anggunnya Rinjani dan Gunung Agung di Bali sekaligus.
"Bukan karena kita inginkan kemewahan. Tapi agar Kepala Sekolah tahu ada puncak bukit dimana bisa lihat Rinjani dan Gunung Agung, indah sekali merdeka betul rasanya. Supaya Kepala Sekolah ini juga sadar bahwa kita benar-benar ketinggalan jauh, dan berusaha bergegas mengejar. Seperti juga di sini (Lombok Wildlife Park), di saat para Kepala Sekolah kita berpikir yang rumit dan ribet, orang barat (wisatawan) malah berteriak senang sambil mandiin Gajah. Jadi, freedom itu penting," tukasnya.
Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim. Esensi kemerdekaan berpikir, menurut konsep ini harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr H Aidi Furqan mengatakan, kegiatan MKKS sepulau Lombok itu dilakukan untuk mencari pola implementasi merdeka belajar di Provinsi NTB.
"Salah satu desain yang kita punya adalah bagaimana pembelajaran itu kontekstual dan tekstual dengan lingkungannya," katanya.
Menurutnya, Lombok Wildlife Park di Lombok Utara, ke depan bisa menjadi subjek pembelajaran.
"Bisa jadi subjek pembelajaran, dan bisa jadi bagian, karena kita ada SMK pertanian dan kehutanan," katanya. (*)
