.jpg )
 |
| Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah. |
MATARAM - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Hj Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan agar masyarakat jangan bosan-bosan mengkampanyekan dan mentaati anjuran pemerintah untuk social distancing, selama masa siaga darurat Covid-19 di NTB.
Rohmi yang juga Wakil Gubernur NTB menekankan, kedisiplinan masyarakat untuk mentaati anjuran pemerintah saat ini sangat dibutuhkan untuk meminimalisir penyebaran virus corona penyebab Covid-19.
"Beberapa negara yang berhasil menekan penyebaran Covid-19 seperti di Jepang, itu karena masyarakatnya disiplin untuk sosial distancing, dan lebih sering diam di rumah," kata Rohmi, Kamis (26/3) di Mataram.
Data Posko Kewaspadaan Covid-19 Provinsi NTB menyebutkan, hingga Rabu (25/3) tercatat dua kasus positif Covid-19 di NTB. Saat ini dua pasien positif dirawat dengan baik di rumah sakit rujukan.
Data yang sama menyebutkan, sejauh ini sebanyak 16 orang dirawat dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) dan sekitar 280 orang dalam pemantauan (ODP).
Pemerintah dengan perangkat yang ada sudah melakukan contact tracking terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan dua pasien positif Covid-19, dan berupaya meminimalisir penyebaran.
Rohmi menegaskan agar semua pihak serius dan berpartisipasi aktif dalam upaya antisipasi dan penanganan penyebaran Covid-19 di NTB.
"Jangan bosan-bosan menyampaikan agar menjaga jarak, menerapkan pola hidup bersih. Masyarakat saling ingatkan, tetangga, keluarga dan lingkungannya," katanya.
Hal yang sama ditegaskan, Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi. Mori menilai dalam kondisi saat ini, semua pihak tertama masyarakat harus mentaati anjuran pemerintah.
Di sisi lain, Mori berharap pemerintah melalui Gugus Tugas Covid-19 dan perangkat yang ada untuk lebih tegas saat melakukan upaya pencegahan berkaitan dengan imbauan-imbauan tersebut.
"Selain imbauan, pemerintah juga harus tegas. Misalnya memantau betul orang-orang yang berstatus Orang DalamPemantauan (ODP)," tukasnya.
Ia mencontohkan, saat ini Pemda masih agak longgar dalam memproteksi dan mengawasi ODP.
"Sekarang kan pemerintah masih agak lunak. Contohnya jamaah tabligh akbar gowa, itu kan harus dikarantina dulu, kok bisa lepas. Ini kan membahayakan masyarakat yang lain," katanya.
Prosedur penanganan Orang Dalam Risiko (ODR), ODP, dan Pasien dalam Pengawasan (PDP) harus benar-benar dijalankan sesuai SOP.
Mori menambahkan, di tingkat Desa dan Kecamatan harus mulai melakukan langkah preventif dengan mengimbau agar kegiatan masyarakat yang berpotensi mengumpulkan masyarakat agar ditiadakan.
"Ini harus serius, kegiatan yang potensi mengumpulkan orang banyak harus ditiadakan. Semua harus taati ini, siapa pun dia mau itu tokoh politik, tokoh masyarakat. Harus tegas, kalau kita NTB mau sukses minimalisir," katanya.
Secara nasional jumlah pasien positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19) disebut bertambah menjadi 790 orang pada Rabu (25/3). Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 58 orang, dengan jumlah yang sembuh 31 orang.
"Koreksi data 686 pasien positif kemarin, menjadi 685 kasus. Ditambah hari ini ada 105, sehingga totalnya 790 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (25/3).
Ia juga menyebut ada penambahan tiga kasus kematian akibat Covid-19 dari hari sebelumnya, sehingga totalnya menjadi 58 kasus.
"Setelah verifikasi ulang, datanya diperbaiki, sehingga menjadi 58 kasus," ujar Yurianto.
Yuri menyebut ada penambahan satu pasien yang sembuh per hari Rabu.
"Ada penambahan satu kasus, sehingga yang sembuh bertambah menjadi 31 orang," tandasnya. (*)
