.jpg )
 |
| Direktur Eksekutif LOGIS, M Fihiruddin. |
MATARAM - Pemerintah Provinsi NTB dinilai sudah saatnya melakukan sejumlah tindakan strategis dan sistematis untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 ke wilayahnya.
Selain bersinergi terpadu dengan Pemda di 10 Kabupaten dan Kota, Pemprov NTB juga diharapkan tidak ragu-ragu dalam memutuskan kebijakan di masa siaga darurat bencana non alam hingga Agustus 2020 mendatang.
"Masa siaga darurat ini kan sudah ditetapkan, maka Pemprov melalui perangkat yang bertanggungjawab harus mulai action dengan tindakan strategis yang nyata untuk antisipasi Covid-19 di NTB ini," kata Direktur Eksekutif LOGIS, M Fihiruddin, usai diskusi terbatas Logis bersama sejumlah aktivis, lembaga peduli Covid-19, akademisi, dan unsur pers, Sabtu (21/3) di Mataram.
Dalam diskusi terungkap sejumlah hal yang dinilai masih menjadi tantangan NTB untuk membendung penyebaran Covid-19. Misalnya, masalah pemeriksaan yang belum maksimal dilakukan di seluruh pintu masuk ke NTB, terutama di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan laut, antar pulau dan antar Provinsi.
Padahal, untuk memastikan wilayah NTB bebas dari Covid-19, atau mempertahankan status Zero Covid-19, maka pengetatan pemeriksaan di pintu masuk NTB harus menjadi prioritas utama.
"Dalam diskusi kita rekomendasikan dibangunnya Posko Terpadu Covid-19 di semua bandara dan pelabuhan, pintu masuk ke NTB. Setidaknya mirip posko mudik lah, jadi semua unsur berwenang ada disana," kata Fihir.
Hal ini perlu segera direalisasikan, sebab NTB terbilang rentan lantaran di Provinsi tetangga, Bali, sudah ditemukan sedikitnya 4 kasus positif Covid-19.
"Jangan sampai di bandara kita ketat, tapi di pelabuhan-pelabuhan kita kecolongan. Selain Lembar pelabuhan di Bima juga harus ketat, karena arus dari Pulau Komodo, Flores bukan tidak mungkin masuk lewat Bima," tukasnya.
Selain itu, langkah sterilisasi pusat-pusat area publik dengan penyemprotan disinfektan juga harus masif dilakukan. Termasuk penyediaan handsanitizer di pusat layanan publik, baik yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta.
Fihir mengatakan, segala upaya ini memang menimbulkan konsekwensi biaya. Namun, menurut dia, dalam masa siaga darurat ini soal anggaran dan biaya hendaknya jangan sampai menjadi penghambat.
"Dana kita kan konon sudah tersedia Rp25 Miliar untuk masalah Covid-19 ini. Gunakan saja dengan maksimal, tetapi tentu prinsip kehati-hatian juga harus diutamakan," katanya.
Mencegah Panik, Meningkatkan Kewaspadaan
Fihiruddin memaparkan, dalam diskusi LOGIS juga mengemuka tentang potensi kepanikan bagi masyarakat NTB dengan isu Covid-19 ini.
Hal ini disebabkan banyak beredarnya informasi hoax, informasi simpang siur, dan informasi yang tidak jelas sumbernya, yang seringkali masih beredar di jejaring media sosial.
 |
| Data Covid-19 Provinsi NTB. |
Fihir menilai penetapan pola informasi satu pintu bisa dipertimbangkan di NTB ini, untuk mencegah dan meminimalisir berita dan informasi yang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan kepanikan.
Sebab, selain berita dan informasi hoax dan tidak teruji kebenarannya, masyarakat juga kadang bingung dengan pernyataan dan statemen pejabat publik di masing-masing daerah yang terkesan menginformasikan sesuai versi masing-masing.
"Kami sarankan agar pola informasi dan komunikasi khusus untuk Covid-19 ini bisa satu pintu, dikendalikan di Provinsi. Sehingga kesimpangsiuran bisa diatasi dan kepanikan masyarakat bisa diminimalisir," katanya.
LOGIS mendukung upaya Pemprov NTB dalam mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman Covid-19.
Ia mengatakan, upaya-upaya sosialisasi dan edukasi tentang Covid-19 harus terus dilakukan agar masyarakat NTB bisa lebih waspada tanpa harus panik.
"Masalah Covid-19 ini kan masalah global, sehingga masyarakat kita juga harus mulai teredukasi untuk mengikuti semua anjuran dan imbauan pemerintah. Satu hal kecil misalnya soal sosial distancing, penggunaan handsanitizer, ini hal sepele namun jika masyarakat tidak teredukasi tidak akan maksimal," tukasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan, hingga Sabtu malam (21/3) data pusat waspada Covid-19 Provinsi NTB menyatakan NTB masih dalam status zero Covid-19.
Dari data yang terakumulasi hingga Sabtu malam tercatat sebanyak 286 orang diperiksa di NTB, terdiri dari 19 orang terkategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan 267 Orang Dalam Pemantauan (ODP).
Aryadi merincikan, dari 19 PDP, saat ini sebanyak 11 PDP sudah selesai pengawasan dan 8 orang PDP masih dalam isolasi dan pengawasan.
Sementara untuk 267 ODP, saat ini sebanyak 133 ODP sudah selesai masa pemantauan, dan 134 ODP masih tetap di dalam pemantauan.
"Sampai hari ini NTB masih Zero Covid-19. Namun langkah-langkah antisipatif tetapi harus dilakukan," katanya. (*)
