.jpg )
 |
| Salah seorang anggota Pertuni NTB penerima paket Sembako Dinas Sosial NTB menunjukan paket Sembako yang diduga tidak layak konsumsi. (Istimewa) |
MATARAM - Sekitar 40 paket Sembako bantuan dari Dinas Sosial NTB kepada para tuna netra anggota Pertuni NTB, diduga tidak layak dikonsumsi. Selain beras sudah berkutu, mie instan yang dibagikan sebagian besar sudah masuk masa expired.
Para penyandang disabilitas meminta hal ini menjadi catatan dan diperhatikan oleh Gubernur NTB, dr H Zulkieflimansyah.
"Iya benar, penerima bantuan sudah sampaikan bahwa ada beras yang berkutu dan mie instant rata-rata expired. Ini kan kami sayangkan," kata Ketua Pertuni NTB, Fitri Nugraha Ningrum, Senin (13/4) di Mataram.
BACA JUGA : Dinas Sosial NTB Tarik dan Ganti Sembako Kurang Layak
Fitri menjelaskan, menyusul pemberitaan adanya bantuan JPS Gemilang berupa Sembako untuk masyarakat miskin dan pekerja sektor informal, pekan lalu Pertuni NTB mengusulkan permohonan bantuan itu ke Dinas Sosial NTB.
Pada Kamis (9/4) pihak Dinas Sosial NTB kemudian meminta relawan Pertuni untuk mengambil 40 paket bantuan melalui Tagana NTB.
"Jadi Kamis itu relawan kami ambil di Tagana, kemudian disalurkan ke para penerima. Tapi kemudian baru diketahui kalau paket Sembako ini sebenarnya ya kurang layak dikonsumsi," katanya.
Dalam satu paket Sembako bantuan itu berisi, 5 Kg beras, 1 Kg Gula Pasir, 1 Kg Minyak Goreng, 10 bungkus Mie Instant dan sebungkus Garam Dapur.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah melaporkan masalah ini ke Dinas Sosial NTB. Namun dari Dinas Sosial jawaban yang diterima tidak memuaskan.
Fitri mengatakan, jumlah anggota Pertuni di NTB saat ini tercatat sekitar 400 jiwa tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di NTB.
Ia berharap, pemerintah juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi para penyandang disabilitas yang juga terdampak kebijakan akibat pendemi Covid-19 ini.
"Mereka umumnya nggak bisa bekerja, dan tetap stay di rumah. Harusnya mereka ini menjadi prioritas pemerintah juga," katanya.
Menurut dia, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Hj T Wismaningsih sudah menyarankan agar para anggota Pertuni mendatakan diri ke pemerintah Desa masing-masing untuk mengakses bantuan JPS Gemilang.
Hanya saja, papar Fitri, Pertuni lebih menginginkan agar pendataan bisa melalui organisasi Pertuni NTB. Sebab, selama ini akses pendataan untuk bantuan-bantuan di tingkat Desa cenderung mengabaikan keberadaan para penyandang disabilitas ini.
"Kami harap pak Gubernur NTB ada kebijakan khusus untuk teman-teman ini. Terutama dalam penyaluran JPS Gemilang. Sebab biasanya melalui Desa, anggota kami diabaikan, mereka lebih memilih mendata masyarakat yang ada hubungan kerabat atau tim sukses saat Pilkades saja," tegasnya.
Seorang tuna netra penerima bantuan di Lombok Barat, Ramli menyampaikan apresiasi atas bantuan yang ia terima dari Dinas Sosial NTB. Namun, ia mengeluhkan paket Sembako yang tidak layak konsumsi.
"Iya sebenarnya memang kurang layak. Beras ada kutunya, mie instans expired, dan minyak goreng juga banyak yang bocor dan tumpah tinggal setengah. Kami berharap perhatikan kami dengan layak juga, karena bagaimana pun kondisi kami, kami adalah warga NTB juga," kata Ramli. (*)
