.jpg )
 |
| Kadisos NTB, Hj Wismaningsih dan Kadis Perindustrian NTB, Hj Nuryanti. (Kolase/Ist) |
MATARAM - Penyaluran paket sembako JPS Gemilang di sejumlah Desa diduga mengalami kendala, lantaran isi item dalam paket belum sesuai dan belum lengkap. Sejumlah Kepala Desa dan aparaturnya pun enggan menyalurkan lantaran takut dituding bermain-main dalam penyaluran bantuan.
Isu penolakan paket sembako JPS Gemilang di sejumlah Desa ini pun ditanggapi Pemerintah Provinsi NTB.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra T Wismaningsih Drajadiah menekankan, aparatur Desa tidak perlu khawatir apalagi menolak atau mengembalikan paket JPS Gemilang, yang merupakan hak masyarakat miskin dan rentan miskin di masa pandemi Covid-19 ini.
Wisma mengungkapkan, teknis pengadaan dan distribusi paket sembako JPS Gemilang dilakukan oleh tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas.
"Dinas Sosial Provinsi NTB bertanggung jawab untuk pengadaan dan distribusi beras, telur dan minyak goreng pabrikan. Sementara minyak kelapa jeleng hasil produksi IKM NTB dan paket suplemen lainnya seperti susu kedelai, teh kelor, minyak cengkeh/kayu putih diadakan oleh Dinas Perindustrian NTB. Sedangkan masker non medis produksi UKM NTB oleh Dinas Koperasi UKM NTB,” katanya.
Sementara untuk pola distribusi JPS Gemilang, Pemprov NTB memang menempatkan Kantor Desa/Kelurahan sebagi titik awal distribusi JPS Gemilang kepada masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB menjadikan kantor Desa/Kelurahan sebagai titik awal penyaluran JPS Gemilang karena Kades/Lurah bersama komponen BPD, Babinsa/Bhabinkamtibmas, Toga/Toma, Tokoh Pemuda/Perempuan, Pendamping Desa, dan Pilar-pilar Sosial, yang melakukan Verifikasi dan Validasi BNBA calon Penerima JPS Gemilang.
"Kades/Lurah juga lah yang benar-benar mengenal warganya,” terang Wismaningsih
Terkait paket yang belum lengkap, Wisma menegaskan, tidak perlu ada Kepala Desa/Lurah yang khawatir tentang barang yang diterima hanya sebagian di awal. Sebab, memang item paket masih dilengkapi secara bertahap.
"Jangan ada kekhawatiran, apalagi sampai menolak barang. Karena hal tersebut justru menyebabkan JPS Gemilang tidak dapat dibagi sesuai jadwal. JPS Gemilang juga tidak akan dibagikan pada warga sebelum barang lengkap," katanya.
Ia mengakui barang yang sampai di Kantor Desa/Kelurahan biasanya bertahap dan tidak langsung lengkap.
"Biasanya yang sampai duluan beras, telur dan minyak goreng dari Dinas Sosial Provinsi NTB. Dan Berita Acara Serah Terimanya (BAST) pun hanya item yang benar-benar diterima tersebut. Selanjutnya, akan disusul barang dari Dinas Koperasi UKM dan Dinas Perindustrian sampai semua barang JPS Gemilang lengkap," katanya.
Wismaningsih mengatakan, Desa dan Kelurahan bisa menunggu hingga item paket JPS Gemilang benar-benar lengkap untuk kemudian disalurkan ke masyarakat penerima.
Seperti diketahui Gubernur-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Zulkieflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah telah meluncurkan program jaring sosial dalam rangka meminimalisir dampak ekonomi dan sosial atas wabah Covid-19 di NTB. Salah satunya dengan program “Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang”.
Bantuan ini menyasar masyarakat yang kurang mampu dan Sektor formal/Informal terdampak Covid-19 sebanyak 105 ribu KK.
Bantuan diberikan dalam bentuk paket Sembako dan Paket Suplemen-Masker, berupa beras 10 kg, telur 20 butir, minyak kelapa/goreng, susu kedelai, teh kelor, minyak kayu putih/cengkeh, sabun cair/batang, serta masker non medis. Dengan nilai per paket Rp250 ribu,- per KK per bulan. Dan akan diberikan selama tiga bulan di masa darurat Covid-19. Dengan total pagu anggaran JPS Gemilang senilai Rp80 Miliar.
Wismaningsih menjelaskan, secara umum hingga saat ini, sudah ada tiga daerah yang menerima bantuan JPS Gemilang sampai di rumah mereka, yakni warga Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lolmbok Utara.
"Semua warga tersebut menerima secara lengkap paket Sembako dan Suplemen serta Masker. Dan semua barang yang rusak pun telah diganti sebelum dibagikan ke warga. Karena semua barang pun sebelum dibagi akan digabungkan dalam satu kemasan/wadah oleh tim Tagana dan Pilar Sosial di kantor Desa/Kelurahan,” terang Wismaningsih.
Sementara itu, Kadis Perindustrian Prov. NTB, Nuryanti, SE, ME, mengaku bahwa total produksi IKM di NTB saat ini masih terus digenjot. Hampir semua kuota barang untuk JPS Gemilang telah mampu dipenuhi. Hanya ada kekurangan kuota khusus untuk minyak kelapa Jeleng produksi IKM NTB. Sehingga untuk pemenuhan paket JPS Gemilang tahap pertama ini masih belum mencukupi.
“Sebagaimana diketahui, bahwa kapasitas produksi minyak goreng IKM kita masih terbatas. Sehingga masih harus dikomplemen dengan minyak goreng pabrikan. Tapi semua produksi IKM telah terserap semua dan telah dibagikan di sejumlah daerah. Baru kekuranganya nanti dipenuhi lewat barang pabrikan, tentu dengan perhitungan pagu anggaran/harga yang telah disesuaikan,” jelas Nuryanti.
Pihaknya berjanji akan terus mendorong peningkatan kuota produksi Industri Kecil Menengah (IKM) di NTB. Termasuk dengan bentuk memberikan suport permesinan untuk IKM. Sehingga ditargetkan pada bulan ke III (Juni 2020) nanti, 100 persen paket bisa terpenuhi dari IKM lokal NTB.
“Seperti kata pak Gubernur NTB, dengan pola Learning By Doing, Insya Allah IKM kita akan terus bertumbuh. Dan akhirnya bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan di NTB. Tapi mampu mensuplay kebutuhan nasional, bahkan mampu menjadi produk ekspor,” tandas Nuryanti. (*)
