.jpg )
 |
| H Ahsanul Khalik. |
MATARAM - Kepala Dinas Sosial NTB H. Ahsanul Khalik mengajak seluruh Kepala desa dan Lurah membantu proses validasi data masyarakat terdampak virus Corona di wilayahnya masing-masing.
Langkah itu dimaksudkan agar tidak terjadi double penerima bantuan, baik yang berasal dari program pusat. Diantaranya, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Serta bantuan dari daerah yakni, JPS Pemprov NTB dan Pemkab.
"Kami persilahkan Pak Kades juga Lurah melakukan pengecekan data. Pastinya, jika ada masyarakat belum terima, tapi dia layak menerima program bantuan. Maka, silahkan diusulkan ke kami lengkap dengan data-data mereka. Sehingga, kami bisa rubah nama-nama yang sudah itu," ujar Ahsanul dalam siaran tertulis, Selasa (12/5).
Mantan Kalak BPBD NTB itu, tidak menampik masih banyak jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial berbeda dengan kondisi di lapangan. Bahkan, banyak pula para penerima bantuan yang juga terdata nama mereka memperoleh bantuan yang sama.
Hal ini, sesuai temuan BPKP beberapa waktu lalu terkait double data yang sama antara penerima PKH, BNPT, JPS Gemilang Pemprov dan JPS Kabupaten/kota.
"Jadi, sejak saya dilantik menjadi Kadis Sosial. Saya sudah bilang ke Pak Gubernur bahwa tugas saya akan fokus melakukan validasi dan perbaikan data. Serta, saya enggak mau melakukan pengadaan barang apapun seperti OPD lainnya," tegas Ahsanul.
Ia menegaskan, data awal yang ada di basis data SIKS NG DTKS (Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) harus dilakukan verifikasi secara bersama-sama.
Oleh karena itu, Dinas Sosial pada JPS Gemilang tahap kedua akan fokus berkoordinasi dengan pemda kabupaten/kota terkait verifikasi dan validasi data penerima manfaat.
"Seperti yang pertemuan koordinasi dengan Pemkab Lombok Timur pada Senin (11/5) sore, dengan menghadirkan semua kepala desa dan Lurah yang difasilitasi langsung pak Bupati dan pak Wabup adalah upaya kami untuk bersama melakukan perbaikan data penerima. Karena jika data penerima bagus, tentu penerima bantuan akan tepat sasarannya," kata Ahsanul.
"Dinsos NTB juga siap hadir melakukan pendampingan dan pengawalan terkait apakah bantuan itu sudah tepat sasaran atau tidak pada penerimanya," sambung dia.
Ahsanul menambahkan, JPS Gemilang tetap pada data tahap pertama. Hanya jumlahnya dihitung secara proporsional. Sehingga tidak terjadi seperti pada tahap pertama ada desa hanya mendapat dua KK atau 14 KK.
"Sementara ada desa lainnya sampai 400, 500 bahkan 700 KK.Memastikan penerima JPS Gemilang ini adalah orang yang membutuhkan," tandasnya.
Ahsanul meminta agar para kepala desa tidak lagi melakukan praktik memvidiokan diri mereka. Selanjutnya mengumbar hal itu ke media sosial, manakala ada program bantuan dari Pemprov NTB yang kurang dari jumlahnya.
"Seharusnya, jika ada program yang kurang, maka mari kita lakukan komunikasi yang baik. Kalau kayak gitu, maka sistem kita enggak jalan. Kedepan, mari sama-sama kita berkomunikasi dengan baik," ucapnya.
