.jpg )
 |
| Walikota Mataram H Ahyar Abduh didampingi Direktur RSUD Kota Mataram, dr HL Herman Mahaputra. (Dok/Istimewa) |
MATARAM - Predikat Kota Mataram yang masuk dalam lima besar nasional sebagai daerah dengan risiko tinggi dalam kasus penyebaran Covid-19 sesuai data yang dirilis BNPB dalam rakor virtual bersama Presiden RI dan para Gubernur se-Indonesia pada Rabu (10/6) lalu, menjadi atensi Pemkot Mataram.
Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menegaskan, adanya data yang menempatkan wilayahnya masuk lima besar nasional dengan jumlah kasus Covid-19 per 100.000 penduduk berdasarkan kabupaten/kota, memaksa kebijakan new normal tidak akan bisa dilakukan secepatnya.
"Tentunya, meski pelacakan kasus sudah kita masifkan, tapi tetap new normal harus ada izin dari pemerintah pusat. Jadi, jika diberlakukan, harus ada Perwalnya (peraturan wali kota). Seperti apa model pelaksanaan dan bagaimana teknisnya,” ujar Ahyar dalam siaran tertulisnya, Senin (15/6).
Menurut Ahyar, dengan peringkat Kota Mataram sebagai peringkat pertama sebagai kota yang paling banyak terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB saat ini, hal itu jelas memaksa masyarakat harus meningkatkan kedisplinan mematuhi protokol seperti anjuran pemerintah. Apalagi, di Mataram juga sejauh ini angka kasus positif Corona terus bertambah.
“Kenaikan angka positif itu sebanding dengan kerja terukur pada pelacakan kasusnya oleh Tim Gugus dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan lingkungan. Karena itu, warga harus disiplin menjaga kebersihan. Menerapkan pola hidup sehat,” tegas Ahyar.
Terkait predikat itu, Walikota kembali menegaskan, jika program PCBL harus tetap dijalankan. Tak boleh kendor.
“Saya minta tim gugus tugas terus mengawalnya,” ucap Ahyar.
Ahyar menilai masyarakat sudah cerdas. Mereka mendengarkan berbagai informasi terkait virus Corona. Seperti pasien yang terpapar Covid-19 yang kondisinya sehat. Sehingga, masyarakat mulai melakukan aktivitas seperti biasa.
“Tapi tetap kita minta masyarakat menjaga protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan,” tandas Ahyar Abduh.
Terpisah, Akademisi Universitas Mataram dr Hamsu Kadriyan mengatakan, banyaknya warga yang kembali melakukan aktivitas seperti biasa tidak lepas dari beberapa faktor. Seperti faktor ekonomi dan sosial.
Jika melihat tren jumlah kasus positif yang terus bertambah di Kota Mataram, sejatinya kata dr Hamsu, belum bisa diterapkan new normal. Apalagi sekarang ini terjadi peningkatan jumlah kasus positif Corona.
“Tapi kalau masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, kasus positif akan menurun. Pastinya, program pelacakan kasus harus terus dilakukan sambil terus melakukan edukasi pada masyarakat agar juga jangan dikendorkan," kata Dokter Hamsu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nuhandini Eka Dewi, menjelaskan, angka 80 didapatkan dari 353 pasien positif di Mataram dibagi jumlah penduduk dikalikan 100 ribu.
”Inilah angka yang menduduki posisi kelima dari kota-kota dengan insiden rate tertinggi se-Indonesia,” katanya.
Dalam rakor virtual bersama Presiden RI dan para gubernur se-Indonesia, Rabu (10/6), terungkap lima daerah di Indonesia dengan kasus baru tertinggi. Jakarta pusat menjadi daerah paling tinggi insiden rate-nya yakni 149.2 per 100 ribu penduduk, kemudian Kota Jayapura 108 per 100 ribu jumlah penduduk, Kota Surabaya 107,6, Kota Banjarmasin 94,5, dan kelima Kota Mataram.
Sedangkan insiden rate NTB 17,17 per 100 ribu penduduk. Angka itu didapatkan dari 10 kabupaten kota. Artinya lebih dari 17 orang terjangkit Covid-19 tiap 100 ribu penduduk di NTB.
”Untuk menurunkan angka positif baru mari kita patuh pada protokol kesehatan Covid-19. Protokol sederhana tapi bermakna apabila diikuti,” tandas Eka.
