.jpg )
 |
| Lima Ketua Assosiasi Pariwisata di NTB saat menggelar pertemuan membahas eksistensi dan kinerja GIPI NTB, di Mataram. |
MATARAM - Lima assosiasi pariwisata yang termasuk pendiri Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) NTB, berencana memanggil dan meminta penjelasan Ketua GIPI NTB, terkait eksistensi dan kinerja GIPI NTB selama dua tahun terakhir.
Assosiasi pariwisata itu antara lain ASITA NTB, PHRI NTB, INCA NTB, HPI, dan PUTRI NTB akan menggelar pertemuan bersama, pada Selasa 9 Juni mendatang, di Hotel Santika Lombok, Mataram.
Hal tersebut disepakati para Ketua dari lima assosiasi usai menggelar pertemuan di Mataram. Pertemuan membahas eksistensi dan kinerja GIPI NTB selama ini, yang dinilai tak pernah melibatkan assosiasi pariwisata.
"Kami dari lima assosiasi sudah mengadakan pertemuan Kamis kemarin. Intinya, kita akan panggil Ketua GIPI NTB, pak Awan untuk minta penjelasannya, secara organisasi," kata Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini, Jumat (5/6) di Mataram.
BACA JUGA : Dinilai Tak Punya Kinerja Nyata, GIPI NTB Dikritisi ASPPI
Wolini menjelaskan, dalam pertemuan di Hotel Santika nanti, assosiasi pariwisata akan menekankan kebersamaan seluruh anggota GIPI ke depan.
Menurutnya, secara aturan ideal GIPI merupakan organisasi yang pengurus dan anggotanya terdiri dari assosiasi pariwisata dan unsur pentahelix kepariwisataan. Tugas dan fungsi GIPI selanjutnya menjembatani aspirasi ke pemerintah.
Namun di NTB, diduga GIPI berjalan sendiri dengan pemerintah daerah atau dinas terkait.
"GIPI ini harusnya sebagai fasilitator atau mediator kepentingan dan aspirasi assosiasi. Ini harunya menjadi wadah fasilitasi untuk kebersamaan. Setiap kegiatan GIPI juga nggak boleh mewakili assosiasi, kecuali sudah disepakati. Tapi di NTB kan seolah terbalik, seolah assosiasi ini bawahan GIPI. Ini yang bikin assosiasi tersinggung dan ingin meminta penjelasan," tukas Wolini.
Ia menekankan, selama ini sejak dibentuk pada akhir 2018, GIPI NTB seperti menjadi organisasi yang tertutup. Padahal, tanpa ada assosiasi pariwisata tentu GIPI tak mungkin terbentuk.
"Mereka kan terlalu tertutup. Kalau nggak ditegur bisa keterusan, kadi seolah-olah semua bisa dilakukan GIPI. Padahal kan tidak begitu secara aturan. Sekarang kita kembali ke aturan saja, kembali ke Undang-undang Kepariwisataan yang mengatur itu, dan kita buka kembali AD/ART GIPI, biar lebih jelas," katanya.
Polemik GIPI NTB mulai muncul ketika Dinas Pariwisata NTB merilis berita tentang persiapan Pemprov NTB menyusun SOP New Normal untuk sektor pariwisata. Dalam skema jajaran tim Covid-19 pariwisata NTB, cuma GIPI yang masuk dan dianggap mewakili assosiasi dan industri pariwisata.
BACA JUGA : Giliran PUTRI Pertanyakan Eksistensi GIPI NTB
Ketua Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) NTB, Edo Nurhaedin mengatakan, semua assosiasi pariwisata mendukung niat baik Pemprov NTB dan Gugus Tugas Covid-19 NTB yang berniat melibatkan assosiasi pariwisata dalam persiapan new normal pariwisata di NTB.
Namun, Edo menekankan, dalam pelibatannya jangan ada kesan ada assosiasi yang lebih menonjol atau diprioritaskan, dan ada yang sama sekali tak dilibatkan.
"Ya kalau selama ini GIPI NTB ini aktif dan terus menjalin komunikasi dengan assosiasi yang merupakan anggota GIPI, tentu nggak masalah. Tapi GIPI ini kan kesannya, cuma kepentingan oknum Ketua dan segelintir pengurus saja. Ini yang kita kritisi," katanya.
Edo memaparkan, pelibatan seluruh assosiasi pariwisata dalam persiapan menuju new normal sangat penting dan strategis. Sebab, tiap assosiasi yang ada juga sudah memiliki SOP New Normal dari jajaran pusat assosiasi tersebut.
"Tiap assosiasi kan beda-beda lahan yang digarap di sektor pariwisata, misalnya INCCA di bidang MICE, tentu SOP akan berbeda dengan PUTRI yang lebih ke rekreasi outdoor. Itu pentingnya semua dilibatkan, kemudian diakomodir dalam SOP daerah setempat," katanya.
Edo menegaskan, dalam pertemuan bersama di Hotel Santika mendatang, para perwakilan Ketua assosiasi akan meminta Ketua GIPI NTB untuk menjelaskan kinerja GIPI selama ini.
Menurutnya, pertemuan juga akan meminta kesanggupan Ketua GIPI NTB untuk kembali bekerja sesuai aturan organisasi yang mengutamakan kebersamaan dan kekompakan.
"Jadi jangan main sendiri. Jangan mau untung sendiri, karena GIPI ini kan wadah bersama. Tanpa ada assosiasi pariwisata, tentu GIPI pun nggak pernah ada," katanya.
Edo mengungkapkan, GIPI NTB harus berubah.
"Kalau memang GIPI nggak ada manfaat dan tetap bersikukuh, maka kita usulkan rombak pengurusnya. GIPI nggak dibuarkan tapi jajaran pengurus harus dirubah," tegasnya.
Sementara itu, Ketua PUTRI NTB, H Muhammad Thahrir menjelaskan, pertemuan lima assosiasi yang menyepakati memanggil Ketua GIPI NTB untuk meminta penjelasan, ini merupakan akumulasi kekesalan selama ini.
"Ya teman-teman assosiasi lama-lama kesal juga. Istilahnya kita kasih mosi tidak percaya kepada GIPI ini," tegasnya.
Menurut dia, semua assosiasi pasti mendukung pemerintah dalam persiapan menuju new normal. Sehingga masukan dari tiap assosiasi terkait SOP new normal perlu diakomodir pemerintah daerah.
"Misalnya kami. Tentu ada SOP lain untu penggunaan masker bagi wisatawan yang mendaki gunung, atau yang berenang. Ini kan harus detil bagaimana SOPnya, dan jelas tidak sama," katanya.
