.jpg )
 |
| Ketua ASITA NTB, Dewantoro Umbu Joka. |
MATARAM - Upaya pemulihan pariwisata Lombok-Sumbawa menuju "New Normal" di masa pandemi corona ternyata belum merangkul semua pihak. Sejumlah assosiasi dan organisasi pariwisata di NTB merasa tidak terwakili dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) NTB.
"GIPI mewakili Industri ??. Industri yang mana?. Tekstil, tembako, industri gerabah, home industri mungkin ya," ketus Ketua ASITA NTB, Dewantoro Umbu Joka.
Reaksi keras Dewantoro itu memuncak ketika muncul berita tentang rencana Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata menyusun SOP Protokol New Normal Pariwisata untuk destinasi Lombok-Sumbawa.
BACA JUGA : Pemprov Susun Protokol New Normal Pariwisata Lombok-Sumbawa
Dalam skema SOP, GIPI NTB menjadi satu-satunya organisasi pariwisata yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Alasannya, GIPI mewakili industri pariwisata lainnya di NTB.
Menurut Dewantoro, secara nasional GIPI memang wadah bagi sejumlah organisasi pariwisata, jadi anggotanya meliputi organisasi dan assosiasi pariwisata yang sudah ada termasuk ASITA.
Namun, praktek dan implementasi di daerah, khususnya di Provinsi NTB, GIPI terkesan jalan sendirian.
"Anggota GIPI itu assosiasi dan organisasi pariwisata, dan harus mendaftar menjadi anggota. GIPI ada AD/ART-nya. Biasanya ada anggota baru, ada pengurus. Nah, saya nggak ngerti GIPI NTB ini, yang ada pengurus semuanya, lha (terus) anggotanya siapa??," katanya.
Dewantoro sedikit kesal jika ASITA NTB diklaim sebagai anggota GIPI. Meski di tingkat pusat ASITA adalah bagian dari GIPI, namun di NTB, ASITA tidak pernah merasa mendaftar menjadi anggota GIPI.
"Jadi jangan asal comot dan nyebut doang. Ini organisasi model apa??," cetusnya.
Ia menekankan, Dinas Pariwisata NTB boleh saja memanfaatkan GIPI NTB menjadi perwakilan industri pariwisata dalam proses pemulihan dan penyusunan SOP Protokol New Normal Pariwisata di NTB.
"Tapi mungkin industri selain ASITA, karena ASITA tidak merasa menjadi anggota GIPI NTB. Sampai saat ini ASITA tidak ada secarik kertas pun yang menyatakan sebagai anggota GIPI NTB," tegasnya.
Ia mengungkapkan, sejak pandemi corona ini terasa berdampak di NTB, ASITA pun jarang dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata.
Namun, Dewantoro mengatakan, ASITA dan organisasi pariwisata lainnya tetap akan mendukung proses menuju New Normal Pariwisata di NTB. Semua akan dilakukan sendiri meski tanpa dukungan dana pemerintah daerah.
"ASITA, PHRI, dan kawan-kawan pelaku industri pariwisata tetap melakukan yang terbaik untuk pariwisata NTB. Karena sektor kami di pariwisata paling terdampak dalam pandemi ini," tukasnya.
Sosok tegas yang dikenal sebagai sahabat dekat Gubernur NTT, Victor Laiskodat ini menekankan, ASITA bersama PHRI, Putri, HPI, dan sejumlah organisasi dan assosiasi pariwisata lainnya akan menyusun SOP Protokol New Normal Pariwisata dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan NTB.
"Karena anggota-anggota kami ini yang juga langsung berhubungan dengan calon wisatawan. Jadi paham betul, apa saja kebutuhan mereka dalam rangka new normal. Soal GIPI (NTB), biarkan saja dengan Dispar. GIPI (mungkin) mewakili industri tembako, industri gerabah, industri tenun, industri oleh-oleh, dan lainnya. Tapi ASITA, PHRI, Putri dan lainnya akan buat SOP sendiri," tegasnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini mengatakan, pihaknya juga sudah mengetahui tentang berita rencana Pemprov NTB menyusun SOP Protokol New Normal Pariwisata.
Seperti ASITA, PHRI NTB juga merasa selama ini tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan strategis. Padahal, pandemi corona paling dirasakan oleh sektor pariwisata khususnya industri Hotel dan Restoran.
Menurut Wolini, PHRI NTB juga selama ini tidak pernah dilibatkan di GIPI NTB, padahal GIPI NTB itu merupakan wadah organisasi dan assosiasi pariwisata. Bukan wadah para pelaku industri pariwisata.
"Bukan tidak setuju (Melibatkan GIPI). Tapi harus diingat bahwa pendiri GIPI itu adalah organisasi industri pariwisata, jadi industri pariwisata itu bukan bawahan GIPI. Persepsi ini yang keliru," katanya.
BACA JUGA: Ini Langkah Strategis PHRI NTB Menuju New Normal Pariwisata
Wolini memaparkan, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dalam Bab Xl Pasal 50 ayat (4) diatur bahwa GIPI bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
"Sesuai UU GIPI harus mandiri, kerja dan tugasnya hanya menampung aspirasi dari organisasi pariwisata, dan anggotanya pun harus organisasi pariwisata. GIPI juga nggak boleh melakukan promosi pariwisata, karena tugas GIPI itu menampung aspirasi organisasi pariwisata untuk disampaikan ke Pemda. Ya hanya sebagai fasilitator," katanya.
Ia sendiri mengaku tak mengerti mengapa Dinas Pariwisata NTB hanya melibatkan GIPI NTB dalam proses recovery pariwisata di masa pandemi corona ini.
Namun, meski tak dilibatkan di Dinas Pariwisata, PHRI NTB dan jajarannya juga sudah lebih dulu memulai gerakan untuk menyambut masa New Normal Pariwisata.
Selain membentuk Tim Covid-19 untuk Hotel dan Restoran, tak kurang dari 56 anggota PHRI NTB juga tengah membuat konten-konten video promosi destinasi wisata Lombok-Sumbawa untuk menarik minat wisata di masa New Normal mendatang.
"Kami di PHRI akhirnya berbuat dengan swadaya. Kita lakukan yang terbaik dengan yang kita bisa. PHRI NTB selama ini nggak pernah dapat dana (dari Pemda NTB). Nggak tau kalau organisasi lainnya ya," tukasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pariwisata NTB, H Lalu Moh Faozal menjelaskan, Dinas Pariwisata NTB mengajak GIPI NTB untuk kegiatan recovary pariwisata menuju New Normal, karena GIPI memang wadah organisasi pariwisata.
Sehingga komunikasi yang dibangun ke organisasi dan assosiasi pariwisata yang ada bisa semakin mudah dan efektif.
"GIPI itu anggotanya dari semua unsur industri pariwisata di NTB. (Anggotanya) orang hotel paling banyak. Ketua-nya pak Awan itu ownernya Gili Sasak Resort, ada juga pak Lanang (Lombok Raya) dan lainnya banyak sekali," katanya.
Terkait protes dan keluhan sejumlah organisasi pariwisata yang merasa tak terwakili oleh GIPI, Faozal mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ketua GIPI NTB.
"Nanti kita koordinasikan dengan Ketua GIPI NTB. Seharusnya semua dilibatkan, karena ini untuk kebaikan bersama Pariwisata NTB," ujarnya.
