.jpg )
 |
| Assisten II Setda NTB, Ir H Ridwansyah. |
MATARAM - Pandemi COVID-19 ini membuat Pemerintah Nusa Tenggara Barat meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19.
Menariknya, setiap paket bantuan dalam program JPS Gemilang merupakan produk UMKM lokal di NTB. Itu sekaligus sebagai stimulus agar UMKM dapat bergerak di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi.
Asisten II Setda NTB, H. Ridwansyah, mengatakan program JPS Gemilang ada tiga tahap, dimulai dari April, Mei dan berakhir pada Juni.
Dalam waktu dua bulan atau dua tahap JPS Gemilang, Pemprov NTB mengklaim telah berhasil menggerakkan 535 UMKM di NTB.
"Dari JPS ada tiga tahap, April, Mei dan Juni. Dari dua bulan kita berhasil gerakan 535 UMKM," kata Ridwansyah ditemui di ruang kerjanya, Senin, 8 Juni 2020 di Mataram.
"Yang menarik JPS sekaligus stimulus ekonomi. Dengan berdayakan UMKM. Karena bukti empirik di lapangan UMKM down, padahal jumlahnya ratusan ribu," katanya.
Ia tak menampik akibat pandemi menurunkan daya beli masyarakat, sehingga dengan mengambil produk lokal dalam JPS Gemilang akan menyerap tenaga kerja dan menggairahkan ekonomi.
"Ke depan perlu kita pikirkan dampak sosial dan ekonomi. Pandemi menurunkan daya beli masyarakat. Produksi menurun sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan, dalam tiga tahap JPS Gemilang ditargetkan dapat menggerakkan 1.000 UMKM.
"Kita berharap sampai 1.000 (UMKM) untuk tiga bulan ini. Satu UMKM 10 orang aja kan sudah 10.000 tenaga kerja terserap," ungkapnya.
Tiga hal utama dalan penanganan Covid-19 di NTB diprioritaskan pada tiga hal. Pertama pencerahan dengan melakukan langkah sosialisasi dan penerapan standar kesehatan dari COVID-19, kemudian JPS yang menyerap produk lokal dan stimulus ekonomi.
"Tiga hal itu tergambar dalam struktur Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Kita meluncurkan JPS. Kita melakukan program stimulus kebangkitan ekonomi pasca pandemi," jelasnya.
Seluruh pruduk dalam JPS Gemilang merupakan hasil tangan masyarakat NTB. Tidak ada item produk dari luar.
"Pemerintah membeli barang UMKM. Misalnya masker dibeli dari UMKM. Kita minta mereka membikin masker kain dua lapis. Kita memesan sekitar 1 juta Masker. Ini menggerakkan puluhan UMKM," katanya.
"Begitu juga beras. Dari Gapoktan tidak datangkan dari luar. Dan lokal maksudnya lokal kabupaten. Dalam JPS kita tidak beli barang tapi untuk pemberdayaan UMKM," kata Ridwansyah.
Dia menyadari ada konsekuensi akibat membeli produk lokal. Mutu yang sedikit kurang dari produk pabrikan dan mahalnya harga menjadi konsekuensinya. Namun dia menekankan semangat dari diluncurkan JPS Gemilang ini adalah stimulus terhadap UMKM.
"Memang ada konsekuensinya pasti UMKM mutu tidak sebaik pabrikan, harga jauh lebih mahal tapi semangatnya biaya pembelajaran. Misalnya minyak kelapa (harganya) Rp33 ribu tapi mampu Gerakan UMKM," terangnya.
Ridwansyah juga mengungkapkan keinginan Gubernur NTB Zulkieflimansyah agar setiap kabupaten dan kota di NTB membeli produk UMKM sebagai paket dalam bantuan mereka. Jika semua kabupaten dan kota di NTB membeli produk lokal, maka semakin banyak UMKM yang mendapat "vitamin" untuk bangkit.
"Pak Gubernur berharap bupati-bupati juga begitu, jangan bagikan uang tapi produk UMKM. Kalau semua bupati begitu pasti UMKM kita hidup," katanya.
"Kesimpulan dari ini menggeliatkan ekonomi di tengah pandemi. Ada Tantangan dan peluang untuk gerakan UMKM kita," katanya.
Kabar baiknya, belum lama ini NTB telah menjalankan nota kesepahaman dengan Pemprov DKI melalui PD Pasar Jaya. Nantinya Pemprov DKI akan membeli produk lokal di NTB, baik hasil pertanian, perkebunan dan lainnya.
"Kita MOU Pemprov DKI melalui PD Pasar Jaya untuk membeli produk kita. Apakah hasil pertanian, perkebunan, perikanan. Akhirnya hikmah JPS kita memiliki zonasi UMKM," katanya.
"Di Lotim ada klaster UMKM penghasil minyak kepala, ikan kering, ada masker di Mataram. Setahun lalu ada MoU. Sejauh ini sudah ada barang kita dikirim ke Jakarta, dengan adanya MOU kita bisa mempersiapkan produk dengan skala besar. Sementara DKI dulu, kemarin Pemprov Jatim datang," jelasnya.
