.jpg )
 |
| Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam pertemuan bersama jajaran Pemprov dan BPS NTB. |
MATARAM - Pandemi Covid-19 di NTB memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi di daerah ini. Terlebih ketika pemerintah daerah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial.
Namun pemerintah pusat, Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa memunculkan kebijakan berupa bantuan sosial maupun subsidi kepada masyarakat untuk menekan penambahan jumlah penduduk miskin akibat pandemi.
Untuk mengatasi semua dampak sosial akibat pandemi ini, peran data menjadi sangat penting dan krusial. Oleh karena itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus proaktif dan bersinergi dalam mempertajam data kemiskinan sehingga bantuan atau program yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi dampak pandemi bisa tepat sasaran.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB terkait dengan kajian dampak Covid-19 terhadap kemiskinan di NTB yang berlangsung di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa 23 Juni 2020.
"Kita jangan berpangku tangan, harus proaktif, karena peran kita di provinsi bukan hanya mendengar laporan saja tetapi harus melihat faktor masalahnya di mana," tegas Wagub dalam rapat yang dihadiri oleh Asisten I, II dan III Setda NTB, Kepala Bappeda Provinsi NTB, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB.
Dalam rapat ini Wagub meminta untuk segera menyelesaikan masalah data di NTB, sehingga dana dan bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Mengingat anggaran di Pemprov NTB sudah mencukupi untuk penuntasan kemiskinan.
"Saya berharap ini menjadi follow up untuk Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda. Bagaimana agar semua program di NTB bersinergi," terangnya.
Selain itu juga, Wagub menyampaikan bahwa Covid-19 ini jangan sampai menjadi dua mata pisau yang berbahaya. Karena dalam kondisi seperti saat ini aman dan produktif harus sejalan. Khususnya untuk masyarakat yang membuka kembali kegiatan ekonominya, mereka wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
"Bagaimana memberikan pemahaman masyarakat bahwa boleh beraktivitas normal di bawah protokol Covid-19, jangan sampai masyarakat salah persepsi. Jika tidak, konsekuensinya harus ditutup," jelas Umi Rohmi, sapaan akrabnya.
Terakhir ia mengatakan, jika semakin cepat masyarakat menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan Covid-19 maka semakin cepat perekonomian akan pulih dan masyarakat dapat beraktivitas dengan normal kembali.
Sementara itu Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono memaparkan hasil simulasi angka kemiskinan di NTB yang merupakan kelanjutan dari kajian dampak Covid-19 terhadap perekonomian NTB. Dampak Covid-19 terhadap perekonomian di NTB memunculkan dugaan bahwa penduduk miskin di NTB akan meningkat.
"Namun perlu dilakukan perhitungan seberapa besar Covid-19 berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin di NTB," jelasnya.
Suntono juga mengatakan hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kecendrungan kemiskinan di NTB sebagai dampak pandemi Covid-19.
