.jpg )
 |
| Ketua DPW PKB Provinsi NTB, H Lalu Hadrian Irfani. |
MATARAM - Kebijakan baru pemerintah RI melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang ekspor bibit Lobster dinilai menjadi peluang baik bagi nelayan pembudidaya dan penangkap bibit Lobster di NTB.
Ketua Fraksi PKB DPRD NTB yang juga Sekretaris Komisi II, H Lalu Hadrian Irfani mengatakan, kebijakan baru yang memperbolehkan nelayan menangkap bibit Lobster harus benar benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan di NTB, baik Lombok dan Sumbawa.
"Kebijakan baru ekspor Lobster ini kami pikir sangat bagus. Karena selama ini pelarangan sudah membuat nelayan kita hanya menjadi penonton di tengah potensi yang ada di depan mata. Dengan kebijakan baru ini harapan kami nelayan bisa merasakan manfaatnya," kata Hadrian Irfani, Kamis (16/7) di Mataram.
Selama ini, pelarangan penangkapan bibit Lobster yang diterbitkan di masa Menteri KKP Susi Pudjiastuti membuat potensi Lobster di NTB tak bisa dinikmati nelayan. Berdasarkan data, cukup banyak nelayan yang terpaksa berurusan dengan hukum karena kedapatan menangkap bibit Lobster.
PKB sejak dulu selalu mendorong agar kebijakan Menteri Susi saat itu dikaji ulang dan dianulir. PKB juga membentuk organisasi Gerbang Tani untuk mengadvokasi para nelayan saat itu.
Ketua PKB NTB H Lalu Hadrian Irfani mengatakan, kebijakan baru Menteri KKP Edhy Prabowo saat ini menjadi harapan baru bagi para nelayan di NTB. Apalagi NTB menjadi salah satu sentra Lobster laut di Indonesia.
Hanya saja, Hadrian menekankan, agar dalam praktik inplementasi eksport Lobster nantinya perusahaan eksportir bisa mengakomodir dan memberi keuntungan yang layak bagi nelayan di NTB.
"Sudah diizinkan nelayan menangkap bibit Lobster harus didukung dengan harga jual yang wajar dan memberi keuntungan bagi nelayan," tukasnya.
