.jpg )
 |
| Ketua Dekranasda NTB, Hj Niken Saptarini Zulkieflimansyah bersama Ketua IWAPI NTB Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi, dan CEO Boris Corp, Boris Syaifullah. |
MATARAM - Manajemen Pojok NTB menggelar seminar publik bertema "Mendorong Wirausaha Muda NTB Bersaing di Pasar Nasional." Seminar digelar di Hotel Aston Inn, Mataram, Kamis, 16 Juli 2020.
Diskusi tersebut menghadirkan banyak pemateri yang sebagian besar adalah pelaku usaha di NTB yang telah tembus pasar nasional, bahkan global.
Hadir memberikan materi, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati. Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan momen MotoGP 2021 yang akan digelar di Mandalika, Lombok sangat tepat untuk membangkitkan produk lokal.
"Saya akan selalu ingatkan bahwa nantinya MotoGP 2021 kita gunakan semua produk dari NTB," katanya.
Momen MotoGP tersebut menurutnya sangat tepat untuk mempromosikan semua produk lokal di NTB ke warga asing.
Ia meminta masyarakat tidak tergantung terhadap produk impor. Diungkapkan, meskipun NTB terkenal dengan pariwisata, namun masih banyak souvernir yang dijual berasal dari luar daerah, seperti Bali.
"Bagaimana produk simpel tapi kita masih impor di Bali seperti kain pantai, sovenir. (MotoGP) ini berpeluang jika didengar penguasa di sini. Kalau kita mau berusaha bisa kita buat. Kita buka UKM dalam rangka memberdayakan masyarakat kita," ajaknya.
Menurut istri Gubernur NTB ini, punya suatu kebanggaan jika produk yang dijual adalah produk asli NTB sendiri. Meskipun sedikit mahal, namun dengan tetap tekun dan memperhatikan kualitas maka tak ayal pruduk NTB akan maju.
"Kita juga punya kebanggaan bahwa kita menjual sesuatu dari sini. Masih banyak hal-hal yang selama ini kita impor yang sebenarnya kita bisa buat sendiri," katanya.
Hj. Niken mengatakan Pemerintah Provinsi NTB sedang menggodok regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan ASN lingkup Pemprov NTB menggunakan semua produk lokal.
"Pemerintah Provinsi sudah mengantisipasi hal ini dengan mewajibkan ASN Pemerintah Provinsi harus menggunakan produk lokal dengan Pergub yang disusun. Insyaallah akan segera rampung," imbuhnya.
