.jpg )
 |
| PLT Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan H.M. Andi Nurdin Halid bersama Fungsionaris Pusat DPP Partai Golkar Chris Parangan. |
MATARAM - Mundurnya pelaksanaan Musda Golkar NTB saat ini diperkirakan akan berlanjut dengan keputusan untuk Musda Golkar NTB dilaksanakan di Jakarta, sama dengan Musda Golkar Provinsi Sulsel.
Pasalnya, batas waktu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar NTB untuk menggelar Musyawarah Daerah (Musda) sesuai dengan Surat Instruksi DPP Partai Golkar No. : SI - 2/GOLKAR/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang : Instruksi merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musda partai Golkar tingkat Provinsi, tinggal menghitung hari. Namun pantauan di kantor DPD Golkar NTB tidak ada tanda-tanda bakal digelar kegiatan yang diperuntukan memilih ketua DPD NTB ini sebelum 1 Agustus 2020.
Fungsionaris pusat DPP Partai Golkar Chris Parangan mengatakan, sampai saat ini belum ada izin keramaian (HO) baru yang diterbitkan oleh Polda NTB untuk kegiatan Musda.
"Begitu juga reservasi tempat untuk Musda di Hotel Novotel Lombok Tengah yang kabarnya bakal menjadi lokasi Musda juga belum ada," ujar Chris, Selasa malam (28/7) di Mataram.
Menurut Chris, dengan belum adanya persiapan yang tersisa tinggal tiga hari (menurut batas waktu dari Surat Instruksi DPP), ini berarti dipastikan Musda Golkar tingkat Provinsi batal digelar di tanah Bumi Gora.
"Saya sudah cek di Polda NTB belum ada pengajuan izin (baru) keramaian untuk Musda Golkar, begitu juga saya cek di Novotel Kute yang katanya sebagai lokasi Musda juga tidak ada reservasi (baru)," jelasnya.
Disinggung bila tidak terlaksananya musda di NTB, menurut Chris sesuai dengan kewenangan dan otoritas yang dimilikinya, DPP akan mengambil alih kepengurusan di NTB. Chris memastikan DPP akan menunjuk Pelaksana Tugas (plt) Ketua DPD Golkar NTB.
"Bila tidak terjadi Musda di NTB, ya DPP selaku pemegang otoritas partai akan mengambil alih kepengurusan akibat pengurus daerah dan panpel gagal menjalankan instruksi DPP dan dapat dipastikan DPP mengambil kebijakan nanti menunjuk Plt," katanya.
Andaipun bakal digelar musda setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan lanjut Chris dipastikan akan digelar di luar NTB.
"Setelah melewati batas waktu dan tidak ada musda yang terselenggara di NTB, dipastikan musda digelar di Jakarta. Tepatnya di kantor DPP Partai Golkar. Sulawesi Selatan saja yang punya segudang politisi Golkar 'level' Senayan, gelaran musdanya diremote oleh DPP ke Jakarta. Apalagi kita di NTB yang hanya bermodal seorang Sari Yuliati di Pusat," tegas suami dari Asisten 1 Prov NTB Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih.
Rumor yang beredar organisasi sayap Partai Golkar telah melayangkan surat ke DPP pada tanggal 23 Juli untuk meminta DPP menunjuk Plt Ketua DPD Partai Golkar NTB.
Dua nama santer disebut bertarung pada Musda kali ini yakni Suhaili FT dan Ahyar Abduh. Teranyar info yang beredar, Walikota Mataram dua periode yang juga ketua dewan penasehat DPD II Golkar Mataram Ahyar Abduh sudah 'mengunci' pintu hati DPP.
