.jpg )
 |
| Ketua DPD IWAPI NTB, Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi. (Foto: Courtesy SuaraNTB.com) |
MATARAM - Pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sudah mulai dilakukan pemerintah pusat sejak 17 Agustus lalu. Bantuan tunai untuk UMKM di masa pandemi ini skemanya langsung diberikan melalui transfer ke rekening masing-masing pemilik usaha, dimana tiap unit usaha mikro memperoleh Rp 2,4 juta sekali bayar, ditransfer langsung ke rekening bersangkutan yang sudah terdata by name by address.
Namun, sejumlah Pemda mempertanyakan masuknya UMKM yang tidak diusulkan Dinas Koperasi, tapi tetap mendapatkan bantuan, termasuk di Kota Mataram, NTB.
Terkait hal ini, Ketua DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB, Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi mengatakan, seharusnya Pemda Kabupaten dan Kota bisa bersikap bijak dalam hal ini. Sebab, menurut dia, bantuan pusat itu bukan hanya untuk pelaku UMKM yang diusulkan Pemda melalui Dinas Koperasi semata, tetapi bisa untuk semua UMKM.
Menurutnya, organisasi pengusaha seperti IWAPI juga bisa mengusulkan dan mendaftarkan UMKM binaannya untuk mengakses bantuan tersebut.
"Aturannya ada, organisasi bisa usulkan juga binaannya. Bahkan pelaku UMKM sendiri bisa langsung mendaftarkan online lewat website Kemenkop, untuk mengakses bantuan itu. Jadi jangan langsung memvonis yang tidak diusulkan Provinsi, Kabupaten atau Kota itu sebagai UMKM abal-abal atau siluman. Ini harus disikapi dengan bijak lah," katanya.
Ia mengungkapkan, dalam beberapa kali webinar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki bersama organisasi pengusaha dan pelaku UMKM, sudah dijelaskan tentang tata cara mengakses bantuan dan persyaratannya.
"Kita dari IWAPI misalnya, itu dikasih link mendaftarnya dari DPP IWAPI di pusat, begitu juga organisasi lainnya," kata mantan senator DPD RI ini.
Baiq Diyah Ratu Ganefi mengatakan, untuk bantuan UMKM itu IWAPI NTB sudah mengusulkan dan mendaftarkan sebanyak 167 pelaku UMKM binaan IWAPI yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.
"Ini pun kita cek terus. Kalau binaan kami dapat (bantuan) ya alhamdulillah," katanya.
Menurutnya, akan lebih baik jika semua pihak mendorong lebih banyak lagi pelaku UMKM di NTB yang bisa mendapatkan bantuan pusat itu. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 ini, sudah bisa dipastikan seluruh pelaku UMKM terdampak.
Bagi Baiq Diyah, yang terpenting dilakukan saat ini adalah bagaimana terus mendampingi pelaku UMKM terutama yang usahanya masih terkategori mikro dan kecil. Hal ini perlu dilakukan agar bantuan pemerintah pusat bisa tepat guna, selain tepat sasaran.
IWAPI sejauh ini juga mendorong UMKM binaannya untuk bisa melewati masa sulit pandemi ini.
"Ada 98 UMKM binaan kami yang akan mendapat bantuan permodalan, dan juga bantuan pemasaran yang bekerjasama dengan rumah distribusi," kata Baiq Diyah Ratu Ganefi yang juga Bakal Calon Wakil Walikota Mataram.
