.jpg )
MATARAM - Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu penyangga produksi garam untuk memenuhi kebutuhan nasional dengan potensi lahan pertanian garam seluas 9.789 Ha yang tersebar di sepanjang garis pantai di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
Total lahan pertanian garam yang baru termanfaatkan seluas 2.403,91 Ha dengan produksi tahun 2019 sebanyak 155.722 ton.
Terdapat enam kabupaten/kota potensial penghasil garam, yakni Kabupaten Lombok Barat memiliki areal potensial seluas 354,19 Ha, Lombok Tengah seluas 369,40 Ha, Lombok Timur seluas 1.383,13 Ha, Sumbawa seluas 3.550 Ha, Kota Bima 60,62 Ha dan Kabupaten Bima seluas 4.068 Ha.
Dari total produksi tahun 2019 sebesar 155 ribu ton lebih, baru termanfaatkan sebesar 46,581 ton untuk konsumsi rumah tangga sebanyak 19,6%, industri non pangan 27,3% dan industri pangan sebanyak 53,1%.
Namun, peluang stock tersebut belum diimbangi oleh kualitas garam yang dihasilkan para petani yang rata-rata masih dalam kualitas 2-3. Masih rendahnya kualitas ini akan berdampak pada rendahnya harga produk garam dan masih belum optimal keuntungan para petani.
Meningkatkan kualitas produksi garam dengan memperbaiki teknologi budidaya, pengembangan sarana prasarana, intensifikasi/ekstensifikasi serta penetapan harga minimal merupakan alternatif solusinya.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan langkah-langkah solutif tersebut.
Bertempat di kawasan Mandalika Resort pada 27 Agustus lalu Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi melalui Kedeputian Koordinasi Bidang Sumberdaya Maritim melakukan pembahasan lebih lanjut untuk program ekstensifikasi lahan garam yang telah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB H. Yusron Hadi menjadi pembicara terkait dengan potensi investasi garam di Provinsi NTB.
Dalam pemaparannya, disampaikan potensi pergaraman yang ada di NTB berikut lahan-lahan yang dapat terus dikembangkan terutama di Pulau Sumbawa.
Sebagai informasi bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengusulkan tiga area ekstensifikasi garam yakni di Kukin, Pulau Ngali dan juga area di kawasan Labuhan Bontong kabupaten Sumbawa.
"Pemerintah provinsi berharap supaya industrialisasi garam bisa dipercepat dengan hadirnya investor dalam pertemuan tersebut," kata H. Yusron Hadi di Mataram, Kamis, 3 September 2020.
"Dengan industrialisasi hadir maka ekstensifikasi lahan sekaligus peningkatan kualitas proses produksi garam rakyat dapat dilakukan karena produk mereka dapat diserap bila hasinya berkualitas dan untuk dapat diserap harus memenuhi standar produksi yang baik. Pola kemitraan dengan petani garam akan terbentuk," katanya.
Hadir dalam kesempatan itu Deputi Koordinasi Sumberdaya Maritim yang banyak menekankan terkait tata kelola, proses produksi dan peluang pengembangan industri garam.
Untuk diketahui bahwa pemerintah provinsi telah memiliki roadmap industrialisasi garam dan melalui dukungan program pusat secara bertahap peningkatan sarpras garam rakyat dibenahi. Namun tentu dalam skala yg lebih besar, industtialisasi ini harus dilakukan oleh swasta dengan investasi besar.
Kaitan dengan itu, ada investor yang berminat untuk mengembangankan industri garam di Pulau Sumbawa. Tentu Provinsi NTB sebagai salah satu daerah yang friendly to investors, ramah investasi menyambut baik keinginan tersebut.
"Guna mewujudkan hal tersebut, kemarin telah dilakukan kunjungan lapangan meninjau dari dekat lahan-lahan yang cukup potensial untuk pengembangan industri garam. Hal ini tentu membawa angin positif bagi peningkatan kualitas produk garam NTB yang lebih mudah karena akan dikelola secara lebih modern dengan budidaya yang terstandar," ungkapnya.
Pun stok garam yang ada akan terserap untuk memenuhi kebutuhan nasional, kelebihan stok seperti yang ada saat ini dapat diminimalisir.
