Amry Rakhman. |
MATARAM - Rencana pembangunan jalur kereta api di Pulau Sumbawa yang digagas Dinas Perhubungan NTB direncanakan membentang melintasi seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, mulai dari Poto Tano hingga Sape, masih membutuhkan pertimbangan teknis. Termasuk dari segi kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr.H. Amry Rakhman menenjelaskan jika pembangunan jalur kereta api tersebut benar-benar mendesak maka Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berwenang dipersilakan melakukan survei awal sebelum feasibility study (FS) atau uji kelayakan. Terutama untuk menjawab apakah pembangunan jalur kereta secara teknis dan non-teknis benar-benar bisa dilakukan.
"Harus membutuhkan pertimbangan panjang. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kajian terkait hal-hal teknis baik dari segi komersial maupun kebutuhan masyarakat untuk pembangunan jalur kereta pertama di NTB tersebut," kata Amry Kamis (22/10) di Mataram.
Amry Rakhman menerangkan, jika fungsi kereta api akan sangat berbeda dengan transportasi massal lainya.
“Kereta Api kan berbeda dengan bus yang memang fungsinya untuk (angkutan massal) itu. Satu kereta api dengan sekian gerbongnya, berarti paling tidak ada aspek-aspek komersial penumpang dan lainnya yang harus dipertimbangkan,” ujarnya.
Menurutnya, aspek non-teknis dan teknisnya harus juga dipertimbangkan.
"Termasuk kalau nanti pertimbangannya kepada permintaan pasar dan jumlah penduduk Pulau Sumbawa. Kalau banyak tentu diharapkan pembuatan,’’ katanya.
Jika survei awal telah dilakukan, pihaknya akan meninjau kembali rencana pembangunan jalur kereta tersebut.
Diterangkan, berdasarkan hitungan kasar jumlah penduduk di Pulau Sumbawa jauh lebih sedikit dibanding penduduk di Pulau Lombok. Selain itu topografi dengan perbukitan dikhawatirkan menjadi penghalang rencana tersebut.
Kedua hal tersebut menjadi penghalang awal untuk mewujudkan pembangunan jalur kereta. Dengan demikian, dalam tahap awal survei diharapkan menampung aspirasi masyarakat di Pulau Sumbawa terkait kebutuhan transportasi massal seperti kereta.
“Kalau memang sudah sesuai atau tidak sesuai? Kalau iya, kita pertimbangkan juga kebutuhan pasarnya,” pungkas Amry.
Reporter : Ariyati Astini