.jpg )
MATARAM - Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember mendatang siap digelar di NTB. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan, sembari meminta penyelenggara dan stakeholder lain menjamin demokratisasi dan keselamatan masyarakat.
Hal itu dikatakannya saat menerima kunjungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Utama, kantor Gubernur, Selasa (17/11).
Ditegaskannya, kondisi pandemi saat ini berbeda dengan beberapa bulan lalu. Meski kasus tetap ada, namun kesiapan rumah sakit sebagai hilir penanganan makin baik performanya. Begitu pula dengan pengendalian di lapangan, walaupun berat dalam penegakan disiplin protokol kesehatan, setidaknya dengan adanya Perda "masker", ikhtiar bersama TNI/ Polri dan elemen masyarakat lain dapat berjalan lebih baik.
Terkait Pilkada serentak, Ummi Rohmi, sapaan Wagub NTB mengatakan, sebagai keputusan pemerintah pusat, hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang tetap hidup aman dan produktif di masa pandemi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah provinsi dalam melengkapi perhelatan demokrasi tersebut adalah dengan dukungan anggaran dan penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan dan prosedur Pilkada.
"Di awal kita sudah membangun komitmen bersama dengan bakal paslon karena tanpa sinergi semua pihak, mustahil menghadapi virus yang tidak terlihat tapi berdamai dengan pandemi dengan cara disiplin protokol kesehatan", ujar Ummi Rohmi.
Pemerintah Provinsi juga telah menggelontorkan dana hibah sebesar 1 miliar untuk melengkapi dan membiayai prosedur pelaksanaan pencoblosan mulai dari kesiapan petugas dan logistik pemilu tambahan berupa APD, masker, sarung tangan maupun rapid test bagi petugas pemilu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Dr. H. Mahyudin mengatakan, menurut informasi yang diterima lembaga nya, NTB termasuk yang berhasil dalam pengendalian pandemi Covid 19 dengan program program pencegahannya . Namun demikian, sebagai amanat undang undang, pengawasan akan terus dilakukan bahkan turun langsung terutama bagi anggota DPD yang dapilnya melaksanakan pilkada serentak. Menukil buku panduan pengawasan pilkada di masa pandemi yang diterbitkan DPD RI, Mahyudin menegaskan agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjamin kesehatan dan keselamatan warga masyarakat. Dukungan anggaran dan distribusi logistik seperti masker, handsanitizer dan lainnya harus tersedia tepat waktu di TPS.
"Tidak ada cara lain dalam penegakan protokol kesehatan selain penegakan hukum dengan perangkat hukum yang ada kalau ingin selamat dari pandemi", ujar Mahyudin.
Sementara itu, Zuriatin, komisioner KPU NTB menjelaskan, anggaran yang sudah ditransfer ke tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak sebesar 147,3 miliar telah diterima masing masing KPU kabupaten/kota. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap sebesar 2.180.915 akan dikawal oleh 54.783 petugas dengan 12 hal baru yang akan diterapkan di TPS dalam pencoblosan di masa pandemi.
" Yang belum adalah teknis rapid test bagi lima puluh empat ribu petugas itu di kabupaten/kota untuk memastkan kesehatan petugas", jelas Zuriatin.
Ia juga menjelaskan sejak 15 Juni silam tepah banyak regulasi yang dirubah untuk adaptasi kegiatan dan tahapan pilkada serentak agar sesuai dengan protokol kesehatan.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Bawaslu NTB, Wakapolda dan Danrem serta beberapa anggota DPD RI.
