.jpg )
MATARAM - Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan potensi sumberdaya ikan yang memiliki nilai ekonomis penting antara lain seperti tuna, cakalang dan tongkol. Menurut the State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA), Indonesia memberikan kontribusi sekitar 16% terhadap produksi perikanan TCT dunia dan sekitar 20% terhadap perikanan nasional.
Mengingat pentingnya perikanan Tuna yang harus dikelola dengan baik, maka perlu adanya kerjasama antar pemangku kepentingan. Baik pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Industri Perikanan, Nelayan, Akademisi, maupun LSM atau NGO dalam rangka mewujudkan perikanan tuna yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu, Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) membentuk Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) sebagai wadah bagi pemangku kepentingan untuk berdiskusi, kolaborasi, sosialisasi, konsultasi, bertukar informasi maupun menyusun rencana kerja dalam menghadapi isu-isu terkait perikanan tuna yang sedang berkembang.
Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu pertemuan reguler KPBP Tuna Provinsi NTB, yang salah satu tujuannya yaitu untuk mengevaluasi kembali Rencana Kerja yang telah disepakati bersama sehingga implementasi rencana kerja dapat terukur dan terarah dalam pelaksanaannya kedepan.
Dalam pertemuan reguler KPBP pada hari Selasa, (01/12/2020) hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB H. Yusron Hadi yang sekaligus membuka acara pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut Yusron menyampaikan apresiasinya kepada MDPI yang telah berkolaborasi dalam melakukan pendataan tuna di NTB. Ia berharap agar pertemuan ini harus terus dilakukan agar para nelayan, pengusaha, dan seluruh stakeholder memahami pentingnya data dalam perencanaan pembangunan, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan.
