Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 1, Ir Hj Lale Prayatni dan H Sumum (PAS) dalam Debat Publik II Pilkada Lombok Tengah. (Foto: Courtesy TVRI NTB) |
LOMBOK TENGAH - Calon Bupati Lombok Tengah Ir Hj Lale Prayatni atau populer disapa Lale Sileng, menegaskan dirinya akan menyerahkan gaji sebagai Bupati untuk pengentasan kemiskinan, jika terpilih dalam Pilkada Lombok Tengah.
"Bila Allah meridhoi saya (terpilih) sebagai bupati maka gaji bupati akan saya serahkan untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah," tegas Sileng, dalam Debat Publik II Pilkada Lombok Tengah yang digelar KPU Lombok Tengah, Senin malam (30/11) di Hotel D'Max, Lombok Tengah.
Pernyataan itu ditekankan Sileng saat menjawab pertanyaan tentang strategi pengentasan kemiskinan di Lombok Tengah di saat kondisi fiskal APBD daerah itu masih minim. APBD Lombok Tengah terbatas sementara angka kemiskinan masih tinggi.
Lale Sileng memaparkan, angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah dalam data 2019 tercatat sebesar 13,63 persen, atau sekitar 128 ribu jiwa lebih.
Untuk mengentaskan angka kemiskinan itu, papa Sileng, Paslon Nomor Urut 1, Prayatni-Sumum (PAS) akan melakukan beberapa langkah strategis.
Yang pertama adalah melakukan optimalisasi pemanfaatan asset daerah yang ada. Cukup banyak bangunan eks kantor pemerintahan yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan PAD.
"Banyak bangunan eks kantor yang ada di Praya yang sudah pindah ke kantor Bupati, pemanfaatan asset ini harus bisa tingkatkan PAD yang bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Perkembangan Lombok Tengah sebagai destinasi wisata andalan nasional juga membuka peluang investasi dan cukup banyak perusahaan swasta yang beraktivitas dan turut membangun Lombok Tengah.
Hal ini menurut Sileng, bisa dielaborasi. Di mana peran swasta juga harus dilibatkan dalam pengentasan kemiskinan melalui program dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Ke depan PAS akan mendorong sebuah Perda yang mengatur CSR perusahaan swasta agar turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Lombok Tengah.
"Banyak perusahaan swasta sehingga harapan kami ini bisa memberikan CSR untuk pengentasan kemiskinan. Apabila memang belum ada Perda, maka ke depan harus ada Perda CSR yang mengatur masalah ini," katanya.
Selain itu, pemerintahan PAS juga akan melakukan efektifitas dan efisiensi anggaran. Mengurangi anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan menigkatkan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terutama dalam program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, PAS juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Utara yang kaya sumber daya alam, dengan konsep pengembangan berbasis masyarakat. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan.
"Dan terakhir, bila Allah meridhoi saya (terpilih) sebagai bupati maka gaji bupati akan saya serahkan untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. APBD tepat sasaran sesuai kebutuhan masyrakat, menuju Loteng Menah Tandur," tegasnya.
Konsep ekonomi kerakyatan yang dimulai dengan tertib pengelolaan keuangan daerah selalu ditonjolkan pasangan PAS dalam debat publik Pilkada Lombok Tengah.
Calon Wakil Bupati Lombok Tengah, H Sumum mengatakan, proyek-proyek fisik infrastruktur di Lombok Tengah ke depan juga akan berorientasi pada kebutuhan mendasar masyarakat.
Ia mencontohkan, Lombok Tengah memiliki bendungan yang belum maksimal mampu mengairi lahan pertanian yang ada. Para petani akhirnya hanya bisa memanfaatkan lahan pertaniannya secara efektif 6 bulan. Setelah itu, lahan tak berfungsi karena tidak tersedia air.
"PAS akan berupaya bagaimana memperbanyak irigasi agar semua lahan pertanian bisa dimanfaatkan secara optimal," katanya.