.jpg )
 |
PENULIS : M Fihiruddin, Direktur Lombok Global Institut (Logis). |
AGAK menggelitik buat saya, saat membaca sebuah tulisan yang berisi sindirian soal Program Industrialisasi yang didengungkan Gubernur NTB Doktor Zulkieflimansyah. Tulisan itu dibagikan di salah satu whatsapp group.
Saya anggap tendensius karena tulisannya dibuat bersambung. Pesannya jelas, untuk memprovokasi. Karena, yang jadi bulan bulanan Pak Gubernur dan orang orang yang mendukungnya. Satu lagi, penulisnya tidak jelas entah siapa.
Menggelitik buat saya karena tulisan itu saya anggap sedikit tendensius. Soal siapa saja, boleh memberi kritik apa saja, kita sepakat soal itu. Apalagi jika semangatnya untuk membangun iklim demokrasi yang sehat.
Namun, bagi saya penulis berpikiran subjektif. Menganggap Doktor Zul mencari citra dari sepeda listrik yang diciptakan sekelompok orang yang kreatif di NTB ini. Mengapresasi berbeda dengan mencari citra. Wajar bagi saya Doktor Zul membanggakan sepeda listrik itu. Tidak semua orang bisa membuatnya. Kalau pada akhirnya ada penetrasi pemerintah ke dalam produk produk industrialisasi sejenis itu menjadi wajar.
Tidak salah juga jika industrialisasi bicara tentang manufaktur, suku cadang temasuk baterai listrik untuk sepeda listrik ini memang benar adanya. Tapi,yang saya tangkap soal sepeda listrik ini gubernur bicara prototipe.
NTB punya potensi mengembangkannya. Artinya, ada peluang besar bagi investor berinvestasi di NTB untuk sepeda listik ini. Gubernur sadar betul, pemerintah daerah punya keterbatasan anggaran untuk membangun langsung industrialisasi ini.
Soal adanya ‘’perintah’’ ke sejumlah organisasi perangkat daerah untuk membeli produk motor listrik misalnya, itu juga tidak salah. Menjaga semangat orang orang yang kreatif itu juga penting.
Langkah nyata ya dengan membelinya. Toh fungsinya juga sama dengan motor pabrikan. Soal harga yang dianggap lebih tinggi juga wajar. Membuatnya tak mudah Bung!
Selama ini pengadaan motor listrik roda tiga selalu menumpuk di beberapa OPD. Anggarannya besar. Miliaran rupiah. Apa salahnya jika pemprov mewajibkan user menggunakan produk lokal maha karya putera putri terbaik NTB meskipun dengan harga yg sedikit agak mahal.
Kalau pemerintah tidak mau membantu industri, apalagi yang sifatnya IKM, maka daerah tidak akan memiliki industri yang sesunggunya produknya dibutuhkan daerah tersebut. Secara ekonomis hitung hitungan jelas. Murah karena operasinya menggunakan listrik dan layanan purna jualnya juga dijamin oleh IKM yg memproduksi barang tersebut.
Pengadaan mesin mesin pertanian yang juga selama ini selalu menggunakan produk negeri luar. Sekarang sudah ada puluhan IKM kita di daerah ini yg bisa memproduksi alat alat itu. Ada mesin pemipil jagung, mesin kopi, mesin pengering abon mesin batako dan lain lain. Semuanya itu bisa diproduksi oleh IKM kita.
Ini merupakan bukti konkret keberpihakan Pemprov NTB terhadap IKM di daerah sendiri.
Ke depan bisa diikuti oleh pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di NTB. Ini menjadi sebuah oase bagi pemuda yang ada di daerah kita di mana kreativitas dan hasil produksi IKM yg ada merasa dihargai oleh pemerintah sehingga ke depan IKM ini berdaulat di daerahnya sendiri.
Doktor Zul berulang kali mengatakan tingginya angka kemiskinan akan bisa ditekan jika ada industri di suatu daerah. Kata dia, itu teori standar. Tapi, doktor Zul juga sadar membangun industrialisasi tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Prosesnya panjang.
Kalau bukan sekrang kapan lagi?
Kalau bukan kita siapa lagi???
